Network
GALAJABAR – The Economist Intelligence Unit (EIU) sempat merilis data terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Menurut data tersebut, IDI memiliki skor 6,48.
Sehingga Indonesia masuk ke dalam kategori demokasi belum sempurna alias flawed democracies.
Mendengar kabar tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, hampir semua negara di dunia memang mengalami penurunan indeks demokrasi saat ini dikarenakan pandemi Covid-19.
Selain Covid-19, menurutnya faktor lain yang mempengaruhi turunnya indeks demokrasi adalah kurangnya budaya hukum di Indonesia karena intoleransi menguat atau semakin tinggi.
“Kalau itu dipetil-petil masalahnya, yang turun dari berbagai indikator itu budaya hukumnya turun, drop, kenapa? Karena terjadi fenomena intoleransi, yang lain tinggi,” ujar Mahfud MD beberapa waktu lalu.
Namun, aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai tidak setuju dan menilai pernyataan Mahfud MD ngawur.
Baca Juga: Kasus Aktif Covid-19 di Kota Cimahi Menurun, Dinkes: Buah Kerja Sama Semua Pihak
“Ngawur, Menko kok sembrono ya,” ujar Pigai dalam diskusi, Jumat, 13 Agustus 2021.
Pigai mengatakan indeks demokrasi Indonesia turun bukan karena intoleransi tinggi, melainkan karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan tersebut, kata dia, telah membunuh iklim demokrasi di Tanah Air.
