Terungkap! Puluhan Baliho Politisi Elit Ternyata Tidak Berizin: Pemasangan dan Penanggung Jawab Harus Jelas

Dia mengaku, hingga Senin, 23 Agustus 2021, pihaknya belum melakukan pendataan berapa jumlah baliho politik tersebut.

“Pendataan kewenangan di BPKD. Meskipun pasangnya di pihak ketiga tetapi idealnya tetap mengurus perijinan sebab baliho itu sebuah informasi,” katanya.

Agus menegaskan, baliho sebagai sebuah informasi publik seharusnya pemasangan dan penanggung jawabnya harus jelas.

Baca Juga: Kerja Kekebalan Komunal, Pemprov Gelar Gebyar Vaksinasi Covid-19

Meski dari sisi pajak dan retribusi sudah bayar ke pihak BPKD, namun izin tetap harus disampaikan ke pihak dinas.

“Dari sisi pendapatan, pajak dan retribusi itu ke BPKD tapi sampai sekarang izinnya belum ada. Kalau yang namanya reklame itu kan foto bagaimana, tulisannya apa harus jelas,” sambungnya.

Sebagai contoh, Agus menyebut saat Pilkada, Pileg, hingga Pilpres ada yang izin meskipun minioritas.

Baca Juga: KPK Tidak Bisa Tangkap Harun Masiku Karena Banyak Keterbatasan, Andi Arief: Tapi Menkopolhukam Bisa

“Saat Pilkada, Pileg dan Pilpres ada yang izin meskipun minoritas. Idealnya ya izin,” ungkapnya.

Sementara soal sanksi, Agus menjelaskan bahwa bukan kewenangan DPMPTSP tetapi di Satpol PP terkait dengan penegakan Perda. ***