Network
GALAJABAR - Mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi turut menanggapi perihal kondisi utang Indonesia yang akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan.
Melalui akun Twitter pribadinya @AdhieMassardi, mantan jubir Presiden RI ke-4 tersebut menyebut bahwa kondisi utang Indonesia saat ini mirip dengan sindikat pinjaman online (pinjol) yang kini tengah marak beredar di masyarakat.
Dalam unggahannya, Adhie Massardi lantas menantang para ekonom yang bisa membantah pernyataannya yang menyamakan utang negara dengan pinjaman online tersebut.
Baca Juga: Ustaz Yahya Waloni Buka Suara Soal Muhammad Kece: Cara Bicaranya Seperti Orang Kampung!
"POTRET UTANG NKRI
Lebih jauh, Adhie Massardi lantas mengungkapkan bahwa utang negara di masa pemerintahan Jokowi saat ini disertai dengan teror pengambilalihan sumber daya alam (SDA) dan intervensi kebijakan.
"Bonus ancamannya teror pengambilalihan SDA & Mineral plus Kebijakan," ujarnya.
"Negara terjebak pinjol," tambahnya.
Baca Juga: Perusahaan Teknologi Raksasa di AS Dukung Perencanaan Pertahanan Keamanan Siber
Tak berhenti di situ, Adhie Massardi lantas menilai bahwa jumlah utang negara yang terus bertambah hanya dilandasi oleh nafsu, bukan didorong oleh kebutuhan yang dapat menstimulus perekonomian di dalam negeri.
"PRAKTEK UTANG yg dilandasi nafsu dan bukan kebutuhan sebagai pendorong (stimulus) pertumbuhan ekonomi kurang lebih sama di mana-mana," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani yakin pemerintah dapat membayar tunggakan utang asal warga bayar pajak.
Baca Juga: Hasil Pendataan, Selama Pandemi Covid-19 Ada 946 Anak Kehilangan Orangtuanya
Sri Mulyani menyebutkan bahwa tunggakan yang diambil pemerintah untuk menutupi defisit fiskal lantaran berkurangnya penerimaan serta naiknya belanja selama pandemi Covid-19.
“Meskipun kita menghadapi dan penerimaan negara merosot, oleh karena itu kita harus mengalami defisit dan beruang, namun kita yakin bisa membayar pajak apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan,” kata Sri Mulyani dalam acara Pajak Bertutur 2021, Tabu, 25 Agustus 2021.
Sri Mulyani juga akan melanjutkan sejumlah upaya dan langkah reformasi pajak untuk mendorong penerimaan pajak tahun depan yang dalam RAPBN 2022 ditargetkan sebesar Rp1.262,9 triliun.
Baca Juga: Terkait Kondisi Afghanistan, China dan Rusia Sepakat Akan Membantu
“Untuk reformasi perpajakan kita terus melakukan baik administrasi, SDM, ICT, dan dari sisi enforcement, untuk meningkatkan kepatuhan,” ujarnya.***
