Network
/photo/2021/08/29/1395123551.jpg)
GALAJABAR – Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para Ketua Umum partai politik koalisi di Istana Negara pada Rabu, 25 Agustus 2021 tidak hanya membahas soal pandemi Covid-19.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN di Kantor DPP PAN Jalan Warung Buncit Raya, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Agustus 2021.
Pandemi Covid-19 memang menjadi bahasan umum. Namun, soal amandemen dan evaluasi kelembagaan negara saat ini juga disinggung dalam pertemuan itu.
Baca Juga: Jokowi Makin Dekat untuk 3 Periode, Refly Harun: Saya Menolak, Kecuali Amandemen untuk Kebaikan
“Ada beberapa bicara 'wah kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati enggak ikut gubernur, gubernur enggak ikut macem-macemlah ya'. Merasa KY lembaga paling tinggi paling kuat. MA merasa paling kuasa, MK enggak (kuat). (Lalu) MK katanya yang paling kuasa, DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa',” kata Zulhas menceritakan.
Melihat realita tersebut, politisi PAN ini berpandangan setelah 23 tahun berjalan, amandemen UUD 1945 perlu kembali dievaluasi.
Tidak hanya itu, demokrasi juga perlu dievaluasi.
Baca Juga: FAKTA: BAB Sembarangan Masih Terjadi di Kota Cimahi
“Jadi setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau kemana, perlu dievaluasi,” tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi diketahui mengumpulkan seluruh ketum parpol koalisi di Istana Negara.
