Network
GALAJABAR - Ekonom senior Rizal Ramli, eks Sekretaris Kabinet pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam kompak mengkritik pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.
Rizal Ramli dan Dipo Alam menyoroti ungkapan Said Aqil Siradj yang menyebut bahwa masa jabatan tiga periode tak bertentangan dengan fikih.
Dipo Alam dalam cuitan di Twitternya menyinggung soal Presiden Indonesia sebelumnya mulai dari Ir. Soekarno hingga Soeharto.
Baca Juga: Fantastis! 7 Aktor Pendukung Ini Justru Dibayar Lebih Mahal dari Pemeran Utama
Soekarno, kata dia, disebut pemimpin besar revolusi sementara Soeharto Presiden seumur hidup tak pernah disinggung soal fikih.
Tapi kini, kata Dipo Alam, pernyataan itu justru muncul.
"Waktu 1966 Bung Karno PADUKA YANG MULIA, PEMIMPIN BESAR REVOLUSI, PRESIDEN SEUMUR HIDUP; Pak Harto 1998, tak ada soal fiqih. TETIBA??." tulis Dipo Alam melalui cuitannya Selasa, 7 September 2021.
Baca Juga: Raffi Ahmad Ngaku Tidak Suka dengan Kelakuan Nagita yang Satu Ini
Sementara Rizal Ramli menyebut bahwa pernyataan Said Aqil semakin ke sini semakin 'ngasal'.
"Mas Said Aqil makin lama makin ngasal," cetus Rizal Ramli melalui cuitannya.
Ia melanjutkan bahwa seandainya pun presiden amanah, maka rakyat sudah lebih sejahtera dan makmur.
"Kalau memang amanah, rakyat sudah lebih sejahtera dan makmur, dan utang tidak gali lobang tutup jurang," tegas Rizal Ramli.
Baca Juga: Update Kode Redeem FF Terbaru 7 September 2021, Segera Dapatkan AK47 Flaming Red!
Tak hanya itu, kata dia, masa jabatan Presiden tiga periode sudah jelas bertentangan dengan amanah reformasi.
"Presiden 3x itu bertentangan dengan amanah reformasi dan demokrasi," tutupnya.
Sebelumnya, Said Aqil menyebut bahwa masa jabatan presiden tiga periode tak bertentangan dengan fikih.
"Bagi fikih Islam mau dua periode mau tiga periode yang penting adil, jujur, amanah, dan pro rakyat. Urusan dua atau tiga periode itu terserah kesepakatan partai politik," kata dia Senin, 6 September 2021 kemarin.
Baca Juga: PPKM Diperpanjang Hingga 13 September, Lokasi Wisata Bisa Kembali Beroperasi
Pernyataan itu disampaikan Said Aqil berkaitan dengan rekomendasi hasil musyawarah para Kyai agar pemilihan Presiden kembali dilakukan MPR dan DPRD.***
