Anies Baswedan Makin Berjaya, Ratusan Buruh Doakan Gubernur DKI Jakarta Jadi Presiden Selanjutnya

- 18 November 2021, 21:39 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan /Instagram/@aniesupdate/

GALAJABAR – Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis, 18 November 2021.

Mereka meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022.

Selama demonstrasi sejak siang, massa aksi melakukan orasi dengan membawa berbagai atribut aksi. Mereka meminta untuk bisa bertemu langsung dengan Gubernur Anies Baswedan.

Baca Juga: Duh! Yana Supriatna yang Hilang di Cadas Pangeran Ternyata Diduga Pelaku Pidana, Kini Ditemukan di Cirebon

Awalnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak kunjung datang hingga mereka menutup sebagian Jalan Medan Merdeka Selatan dan hanya menyisakan satu jalur saja. Tak lama setelah itu, Anies muncul.

Sikap Anies yang menemui para pengunjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta pun disanjung para buruh.

Di hadapan pendemo, Anies berjanji akan terus mengupayakan kesehjateraan dan nasib para buruh.

Salah satu yang dilakukan Anies adalah dengan berupaya mengurangi biaya hidup.

Baca Juga: Komisi I DPRD Jabar Kritisi Pembahasan RAPBD TA 2022 yang Tidak Berpihak pada Pelayanan Publik

Setelah ditemui oleh Anies, massa aksi tampak lebih tenang dan situasi mulai kondusif.

Para buruh pun bersama-sama mendoakan agar Anies menjadi presiden Indonesia.

“Kita doakan Pak Haji Anies Rasyid Baswedan semoga menjadi presiden Indonesia," kata salah seorang orator di atas mobil komando, Kamis, 18 November 2021.

“Aamiin,” ujar semua buruh yang hadir saat itu.

Baca Juga: Kurangi Pembuangan Sampah ke TPA Sarimukti, Pengelola PAB Kota Cimahi Lakukan Pemilahan di Lokasi Bunderan

Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09 persen.

Meski begitu, Kemnaker menegaskan angka pastinya tetap berbeda-beda di masing-masing provinsi.

Sebab, nantinya gubernur yang akan menyesuaikannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. ***

Editor: Dicky Mawardi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah