Network
GALAJABAR - Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan kabar terkait Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang mengalami kejadian yang tak mengenakkan.
Kejadian tersebut ialah Moeldoko dikabarkan diusir oleh para pendemo yang menggelar aksi Kamisan di Semarang dan menyuarakan soal pelanggaran HAM pada Kamis, 18 November 2021.
Dalam video yang beredar di media sosial, Moeldoko diteriaki oleh para demonstran yang merupakan para aktivis HAM.
Ironisnya, ketika KSP Moeldoko hendak berbicara, para pendemo menyebut bahwa aksi demo yang dilakukan adalah semata untuk panggung rakyat.
Baca Juga: Jokowi Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Diapresiasi Dunia, Christ Wamea: Puji Diri Sendiri
"Ini panggung rakyat, bukan panggung oligarki!" teriak seorang pendemo.
Atas hal tersebut, para pendemo pun mendesak agar KSP Moeldoko segera meninggalkan lokasi aksi demonstrasi.
"Betul! Ini panggung rakyat! Pelanggar HAM nggak boleh dikasih ruang, pergi pergi!" ujar pendemo lainnya.
Meski diusir mati-matian oleh para pendemo, Moeldoko rupanya bersikeras untuk menyampaikan pernyataan kepada para aksi demonstrasi.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Muhammadiyah Tak Henti Menebarkan Nilai Utama Memperkokoh Umat Muslim yang Demokratis
Sayang seribu sayang, baru sepatah dua patah kata pernyataan Moeldoko lantas dipotong oleh aksi para pendemo.
Ya teman-teman sekalian," ujar Moeldoko.
"Kami bukan teman Bapak!" teriak pendemo.
"Pelanggar HAM nggak boleh ngomong soal HAM," ujar para pendemo.
"Sudah Pak, kami tidak mau Bapak ngomong di sini," tutur pendemo lain.
Tak hanya itu, terdengar teriakan yang menyebut bahwa para pendemo sudah tidak percaya lagi kepada sang KSP.
Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Pentingnya Kerja Sama Ulama dengan Pemerintah: Ulama Bisa Beri Nasihat
Mendengar banyaknya yang menolak kehadiran Moeldoko ini, ia lantas memutuskan untuk tidak jadi berbicara di depan para pendemo tersebut.
Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara, Refly Harun lantas buka suara.
Refly Harun menilai bahwa insiden diusir dan ditolaknya Moeldoko merupakan alarm bagi pemerintah.
"Ini alarm bagi pemerintahan Presiden Jokowi, artinya masyarakat tidak suka, tidak senang dengan lingkar-lingkar istana, termasuk Moeldoko," ujarnya dilansir Galajabar dari saluran YouTube Refly Harun pada Jumat, 19 November 2021.
Terlebih, pakar tata negara tersebut juga menegaskan bahwa Moeldoko telah dua kali melakukan tindakan yang dianggap blunder yang tidak disukai masyarakat.
Baca Juga: Profil Jourdy Pranata, Lawan Main Putri Marino di One Night Stand
Refly Harun pun membeberkan tindakan Moeldoko yang dinilai blunder, tindakan pertama ialah ketika Moeldoko mencoba merebut kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY.
Selain itu, tindakan lain yang dinilai tidak disukai masyarakat dari mantan Panglima TNI ini adalah ketika ia menggugat atau menyomasi aktivis Indonesia Corruption Watch atau ICW.
Ia pun turut mengomentari soal massa aksi yang ternyata juga menolak Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, yang kala itu datang dengan Moeldoko.
Baca Juga: Prediksi Cuaca di Sejumlah Kota Besar di Indonesia
"Coba bayangkan, Komnas HAM ditolak, itu juga kan peringatan. Bagaimana tidak percayanya masyarakat even dengan Komnas HAM sekalipun. Bayangkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia," terangnya.***
