Network
GALAJABAR - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman kembali menanggapi dugaan keterlibatan pejabat negara dengan bisnis PCR untuk Covid-19.
Dalam hal ini, Benny mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil tindakan.
Tindakan yang disebutkan Benny adalah presiden membentuk Tim Penyelidik Independen untuk mengetahui persoalan bisnis PCR.
Baca Juga: 7 Drama Korea Khusus Dewasa, Cuma Boleh Ditonton untuk 19 Tahun ke Atas!
Hal tersebut disampaikannya melalui cuitan di akun Twitter pribadi @BennyHarmanID pada Selasa, 30 November 2021.
“Tentang dugaan KKN dalam bisnis PCR yang disebut-sebut sejumlah pejabat tinggi negara terlibat, hendaknya Presiden membentuk Tim Penyelidik Independen utk mengetahui secara persis informasi tersebut,” cuitnya.
Menurutnya, bila Jokowi ‘cuci tangan’ alias tidak mengurusi masalah ini, maka dia bukan lagi pemimpin rakyat Indonesia.
Baca Juga: Pesona 9 Aktor Korea Dengan Wajah Tampan dan 'Komersial' Ini, Sering Jadi Brand Ambassador Dunia
“Jika Presiden cuci tangan, ia bukan lagi pemimpin rakyat. #RakyatMonitor,” pungkasnya.
Sebelumnya, eks Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto membeberkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
