Network
GALAJABAR - Di sisa masa jabatannya (sekitar dua tahun lagi), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan pesan dari Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto.
Hari menyatakan, menteri-menteri presiden harus tetap loyal terhadap Jokowi untuk menyelesaikan tugasnya.
Sebab, saat ini menteri-menteri sudah banyak yang disibukkan untuk persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Hari agar Jokowi dapat ‘soft landing’ seperti presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Hal itu agar Jokowi soft landing seperti Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” katanya kepada wartawan dilansir Galajabar, Jumat, 9 Desember 2021.
Baca Juga: Masih Hangat, Kode Redeem FF 10 Desember 2021, REWARD FF: M1887 Rapper Underworld
Hari berpendapat, SBY yang sama-sama menjabat selama dua periode telah sukses merangkul semua komponen sampai akhir masa jabatannya.
Catatan apik itu bisa menjadi catatan oleh Jokowi serta jajarannya.
“Jokowi harus memastikan dan merangkul koalisi parpol yang mengusungnya,” tutur Hari.
Hal itu, lanjut pengamat politik ini, agar tidak berpotensi yang akan menjadi oposisi menuju dua tahun pemerintahan.
Hari juga menyebutkan bahwa membuka ruang oposisi akan berdampak fatal untuk Jokowi sendiri.
“Jangan sampai di akhir pemerintahan Jokowi malah sebaliknya,” tandasnya.
Baca Juga: Sering Mengalami Gangguan Pencernaan? Ini 5 Cara Menjaga Kesehatannya
Sebagai informasi, pemerintahan Jokowi telah memasuki usia dua tahun pada 20 Oktober 2021 lalu.
Sayangnya, selama dua tahun tersebut, kondisi politik Indonesia malah memburuk.
Hal itu bedasarkan rilis terbaru Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk ‘Evaluasi Publik Nasional 2 Tahun Kinerja Presiden Jokowi’ yang diadakan pada 15-21 September 2021.
Survei SMRC ini dilangsungkan pada 15-21 September 2021 menggunakan metode multistage random sampling melibatkan 1.220 responden dengan margin of error (MoE) survei sebesar kurang lebih 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Melalui survei tersebut, publik yang menilai kondisi politik nasional sangat baik/baik ada 26,8 persen.
Baca Juga: WAJIB TAHU, Ini 5 Alasan Obesitas Sangat Berbahaya bagi Kesehatan
Sedangkan yang menilai sangat buruk/buruk tercatat 24,4 persen. Berikutnya, ada 37,1 persen yang menilai sedang. Sementara 11,7 persen lainnya tidak menjawab apapun.
kondisi politik sangat baik terus terjadi. Mulanya 41 persen, kini menjadi 26,8 persen.
“Kalau dilihat trennya secara umum dua tahun terakhir, yang menilai kondisi politik baik ada penurunan. Dari 41 persen pada survei September 2019 menjadi 26,8 persen pada September 2021,” ujarnya. ***
