Network
“Selain Jakarta, ada Cirebon, Pekalongan, Semarang & Surabaya. Bahkan di Demak, sudah ada beberapa desa yg tenggelam,” paparnya.
Lebih lanjut, dia menyinggung RUU IKN yang menyebutkan ‘sumber lain’.
“Mengenai anggaran, RUU IKN menyebut ‘sumber lain’. Tp hal ini akan meningkatkan risiko kewajiban pemerintah baik kewajiban kontingensi BUMN/risiko KPBU. Sebagai contoh, BUMN Karya sebagai motor pemerintah dlm pembangunan tengah menghadapi kondisi keuangan yg tidak sehat,” ucapnya.
Anggota DPR RI Fraksi PKS ini mengatakan, akan ada maslaah baru bila hal tersebut dilakukan.
Baca Juga: Pawai Tahun Baru Dilarang! Menko Perekonomian: Dilarang Mengadakan Arak-arakan
“Secara keseluruhan, utang keempat BUMN tsb mencapai 210,16 triliun. Ketika BUMN mengalami kesulitan likuiditas, pemerintah akan memberikan suntikan modal dlm bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yg berasal dari APBN,” jelasnya.
Mardani lalu mengingatkan pemerintah dengan kasus proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
“Masih ingat kasus proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)? Kita harus belajar dari kasus ini, semula menggunakan skema KBPU dgn ketentuan awal tidak akan membebani APBN, tp dlm perjalanannya pemerintah dgn mudah mengganti peraturan sehingga proyek KCJB menggunakan dana APBN,” terangnya.
Baca Juga: Warga Cililin Minta Jangan Asal Pasang Patok, PT IP Saguling Sampaikan Permohonan Maaf
