Network
GALAJABAR - Belum lama ini, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) menyampaikan pernyataan yang mengejutkan.
Dalam pernyataannya, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa utang pemerintah saat ini masih dalam tahap terkendali.
Lebih jauh, Menko Marves tersebut menegaskan bahwa utang negara senilai Rp6.000 triliun saat ini merupakan utang produktif dengan rasio utang yang normal di bawah 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Maka dari itu, menurut Luhut, tidak ada masalah dengan utang senilai Rp6.000 triliun tersebut sejauh utang itu merupakan utang produktif.
Baca Juga: Politikus Senior Hatta Taliwang Soroti Ibu Kota Baru: Masa Kita Tambah Proyek Mangkrak Lagi?
Tak berhenti disitu, Luhut juga menyebut bahwa utang negara tersebut dapat membantu proses pembangunan dan rakyat pun bisa menikmatinya.
Menariknya, dikatakan Luhut bahwa kini negara tengah memasimalkan utang negara tersebut sekaligus akan digunakan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.
Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan tersebut lantas menuai sorotan dai berbagai pihak, salah satunya dari jurnalis senior, Farid Gaban.
Melalui akun Twitter pribadinya @faridgaban, jurnalis senior tersebut nampak mempertanyakan pihak mana yang menikmati utang seperti yang dikatakan Luhut.
“Siapa menikmati utang?” ujarnya dilansir Galajabar dari akun Twitter @faisalgaban pada Jumat 17 Desember 2021.
Baca Juga: Doddy Sudrajat Semangati Selebgram Keanu Agl Atas Wafatnya Laura Anna: Biar Ga Nangis Mulu
Dalam unggahannya, Farid Gaban juga turut menyertkan data pengeluaran pemerintah pusat.
Dikatakan Farid Gaban, sebagian besar anggaran digunakan untuk membayar gaji dan fasilitas aparat negara.
“Data pengeluaran pemerintah pusat ini menunjukkan sebagian besar anggaran dipakai utk gaji dan fasilitas aparat negara,” ujarnya.
Baca Juga: Simpel Bikinnya, Ini Resep Orek Tempe Maknyoso!
Mirisnya, jurnalis senior tersebut menegaskan bahwa subsidi yang digunakan untuk publik itu pun semakin mengecil.
“Prosentasi makin besar utk bayar utang. Subsidi publik mengecil,” katanya.***
