Network
GALAJABAR- Belum lama ini, politisi Partai Demokrat, Yan Harahap nampak menanggapi perihal utang Indonesia.
Dalam hal ini, Yan Harahap berkomentar terkait laporan Kemenkeu dalam APBN edisi Desember 2021 soal total utang pemerintah mencapai Rp6.713,24 triliun.
Melalui akun Twitter pribadinya @YanHarahap, politisi Demokrat tersebut mengatakan bahwa utang pemerintah kini semakin mengganas.
Dalam hal ini, Yan Harahap berkomentar terkait laporan Kemenkeu dalam APBN edisi Desember 2021 soal total utang pemerintah mencapai Rp6.713,24 triliun.
Melalui akun Twitter pribadinya @YanHarahap, politisi Demokrat tersebut mengatakan bahwa utang pemerintah kini semakin mengganas.
Baca Juga: TEGAS! Di Inggris Pelaku Rasisme Terhadap Pemain Sepak Bola Dilarang Menghadiri Pertadingan hingga 10 Tahun
Lebih jauh, dalam unggahannya, dikatakan Yan Harahap, meski utang pemerintah kian mengganas namun sayangnya, pemerintah masih memaksakan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN).
"Utang makin ‘mengganas’, pindah Ibu Kota Negara pun masih terus ‘dipaksakan’," tutur Yan Harahap dilansir Galamedia dari akun Twitter @YanHarahap pada Minggu 26 Desember 2021.
Dalam unggahan yang sama, Yan Harahap lantas mempertanyakan dana yang akan digunakan untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Lebih jauh, dalam unggahannya, dikatakan Yan Harahap, meski utang pemerintah kian mengganas namun sayangnya, pemerintah masih memaksakan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN).
"Utang makin ‘mengganas’, pindah Ibu Kota Negara pun masih terus ‘dipaksakan’," tutur Yan Harahap dilansir Galamedia dari akun Twitter @YanHarahap pada Minggu 26 Desember 2021.
Dalam unggahan yang sama, Yan Harahap lantas mempertanyakan dana yang akan digunakan untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Baca Juga: Di Tengah Sukacita Masyarakat Indonesia, Presenter TV ini Malah Remehkan Pasukan Garuda: Gue Harap Gak Juara
"Dananya dari mana? Konon, katanya, 'Bukan urusan saya'," ujarnya dilansir Galamedia dari akun Twitter @YanHarahap pada Minggu 26 Desember 2021.
Sebelumnya, Kemenkeu dalam APBN Kinerja dan Fakta edisi Desember 2021 melaporkan total utang pemerintah mencapai Rp6.713,24 triliun hingga akhir November 2021.
Untuk diketahui, posisi utang pemerintah saat ini naik sekira 0,02 persen apabila dibandingkan pada akhir Oktober 2021 yang tercatat berada di posisi Rp6.711,52 triliun.
"Dananya dari mana? Konon, katanya, 'Bukan urusan saya'," ujarnya dilansir Galamedia dari akun Twitter @YanHarahap pada Minggu 26 Desember 2021.
Sebelumnya, Kemenkeu dalam APBN Kinerja dan Fakta edisi Desember 2021 melaporkan total utang pemerintah mencapai Rp6.713,24 triliun hingga akhir November 2021.
Untuk diketahui, posisi utang pemerintah saat ini naik sekira 0,02 persen apabila dibandingkan pada akhir Oktober 2021 yang tercatat berada di posisi Rp6.711,52 triliun.
Baca Juga: Diterjang Banjir Bandang, Warga Cileunyi Wetan dan Cipacing Akan Demo Pengelola Proyek Tol Cisumdawu
Adapun rincian total utang hingga akhir bulan tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5.889,73 triliun.
Surat Berharga tersebut diketahui terdiri dari SBN Domestik Rp4.614,96 triliun dan SBN Valas Rp1.274,77 triliun.
SBN Domestik didominasi oleh penerbitan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp3.740,22 triliun, sementara SBN Valas didominasi oleh SUN dengan nilai sebesar Rp990,52 triliun.
Terkait utang pemerintah yang kian membengkak ini, Kemenkeu memastikan bahwa hal tersebut dikelola secara prudent, fleksibel dan oportunistik dalam menghadapi ketidakpastian.
Adapun rincian total utang hingga akhir bulan tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5.889,73 triliun.
Surat Berharga tersebut diketahui terdiri dari SBN Domestik Rp4.614,96 triliun dan SBN Valas Rp1.274,77 triliun.
SBN Domestik didominasi oleh penerbitan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp3.740,22 triliun, sementara SBN Valas didominasi oleh SUN dengan nilai sebesar Rp990,52 triliun.
Terkait utang pemerintah yang kian membengkak ini, Kemenkeu memastikan bahwa hal tersebut dikelola secara prudent, fleksibel dan oportunistik dalam menghadapi ketidakpastian.
Baca Juga: Kabar Gembira! Bagi Warga Cimahi yang Mau Menikah Bisa di Mal Pelayanan Publik
Kemenkeu mengatakan bahwa pengelolaan itu yakni dengan memanfaatkan momentum dan mengambil kesempatan agar mendapat biaya dan risiko yang paling efisien.
Dijelaskan Kemenkeu, rasio utang sampai akhir 2021 diperkirakan tetap terjaga seiring penurunan outlook defisit karena perbaikan penerimaan negara dan optimalisasi Saldo Anggaran Lebih.***
Kemenkeu mengatakan bahwa pengelolaan itu yakni dengan memanfaatkan momentum dan mengambil kesempatan agar mendapat biaya dan risiko yang paling efisien.
Dijelaskan Kemenkeu, rasio utang sampai akhir 2021 diperkirakan tetap terjaga seiring penurunan outlook defisit karena perbaikan penerimaan negara dan optimalisasi Saldo Anggaran Lebih.***
