GALAJABAR – Pengamat politik, Rocky Gerung menanggapi laporan terbaru yang diberikan oleh Asian Development Bank (ADB) terkait jumlah masyarakat Indonesia yang mengalami kelaparan.
Dalam laporan ADB tersebut, terdapat 22 juta rakyat Indonesia yang mengalami kelaparan tingkat kronis di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Laporan tersebut sontak memunculkan anggapan dari Rocky yang menyebut Jokowi telah gagal memperhatikan masyarakat miskin.
“Selama kita masih terpukau dengan statistik pemerintah, hal yang nyata itu justru ada di dalam cakupan riset lembaga-lembaga dunia,” ujarnya melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official dilansir Galajabar, Ahad, 9 Januari 2022.
“Nah 22 juta itu menerangkan bahwa Presiden Jokowi gagal melaksanakan perintah konstitusi, yaitu menyejahterakan rakyat dan pelihara orang miskin,” sambungnya.
Menurutnya, keadaan ini sangat mengkhawatirkan, sebab pemerintah terus mengklaim semua hal terkendali.
“Jadi keadaan ini yang betul-betul mengkhawatirkan kita karena pemerintah terus mengatakan 'Ini terkendali, kemakmuran ada',” ungkapnya.
Ahli filsuf ini menjelaskan, pemerintahan Jokowi seharusnya bisa mencegah adanya laporan yang menunjukkan kemiskinan tak diurus oleh negara.
Caranya, yakni dengan mematuhi dan mengikuti perintah konstitusi untuk menyejahterakan rakyat dan memelihara orang miskin.
Baca Juga: Tak Terima Dikritik Presiden Soal Vaksin, Regulator Kesehatan Brazil Minta Bolsonaro Tarik Ucapannya
Sayangnya, dengan adanya laporan dari ADB telah menunjukkan bahwa Jokowi tidak serius mengurusi hal tersebut.
Alih-alih mengurus kemiskinan di Tanah Air, Rocky menilai Jokowi sibuk memperhatikan hal lain. Di antaranya seperti jalan tol, pelabuhan udara, dan lainnya.
“Namun, yang dipelihara Jokowi adalah jalan tol, pelabuhan udara yang jadi padang rumput di Majalengka,” jelasnya.
“Jadi sekali lagi, kami mau hilangkan sinisme pada seseorang tapi kami harus kasih kritik pada kebijakan,” imbuhnya.
Bahkan, data itu disebut Rocky menunjukkan tentang potensi berakhirnya kekuasaan Jokowi di tahun 2022 ini.
“Kita tahu data itu menunjukkan tentang potensi berakhirnya kekuasaan pada 2022 ini,” tandasnya. ***