Network
GALAJABAR - Lagi dan lagi, nama anggota DPR, Arteria Dahlan mendadak menjadi perbincangan publik.
Diketahui, Arteria Dahlan mengeluarkan pernyataan yang dinilai tak biasa sehingga menimbulkan sorotan dari berbagai pihak.
Adapun pernyataan Arteria Dahlan soal kepala kejaksaan tinggi (kajati) harus dipecat karena memakai bahasa Sunda saat rapat.
Salah satu yang turut menyoroti pernyataan Arteria Dahlan soal kajati bicara bahasa Sunda ialah, tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar.
Baca Juga: Kesalahan Sang Pengadil Warnai Laga Persib vs Borneo FC, Akmal Marhali Tagih Janji PSSI Soal Wasit Tambahan
Melalui akun Twitter pribadinya @UmarHasibuan75, Tokoh NU tersebut menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan, termasuk bahasa daerah.
Untuk itu, dikatakan Gus Umar, Kajati yang memakai bahasa Sunda saat rapat tidaklah salah.
"Apa salahnya kajati jabar berbahasa sunda?," ucapnya dilansir Galajabar dari akun Twitter @UmarHasibuan75 pada Rabu, 19 Januari 2022.
"Indonesia itu merdeka dgn berbagai bhs daerah. Itulah kekayaan indonesia," tambahnya.
Dalam unggahan yang sama, Gus Umar lantas seolah menantan keberanian Arteria Dahlan dengan meminta Jokowi dipecat apabila sang presiden yang memakai bahasa Jawa.
Baca Juga: Viral Gus Arya Tantang Allah di Mana, PDIP: Mau Terkenal Jangan Menginjak Begini, Penjara Gak Muat
"Terus kalau pak jokowi bhs jawa sama bu mega apa ente berani minta jokowi dipecat jg arteria dahlan? Ayo klu lo berani," terangnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan mengkritik Kajati yang menggunakan bahasa Sunda dalam sebuah rapat.
Kendati demikian, Arteria Dahlan tak menyebut Kajati dan momen rapat yang dimaksud, tetapi dia meminta agar Jaksa Agung mencopot orang tersebut.
Menurutnya, penggunaan bahasa Sunda tak semestinya digunakan di lantaran dia khawatir tindakannya membuat takut dan bingung peserta rapat.
Baca Juga: Paguyuban Pasundan Tuntut Arteria Dahlan Minta Maaf Secara Terbuk: Jangan Ada yang Memecahbelah Persatuan!
Dia berkata, para pejabat pemerintah mestinya menggunakan bahasa Indonesia dalam rapat dan perilaku seperti kajati tersebut harus ditindak tegas.***
