Network
GALAJABAR - Ini alasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur menghentikan penyelidikan kasus dugaan bagi bagi uang yang dilakukan oleh Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah pada 28 Desember 2023 lalu.
Bawaslu beralasan bahwa tindakan Gus Miftah bagi bagi uang tidak masuk ke dalam unsur pidana.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua Bawaslu Pamekasan, Suka Umbara Tirta Firdaus , seperti yang dilansir dari Antaranews.
"Penghentian penyelidikan itu, karena tidak memenuhi unsur pidana," ujarnya.
Baca Juga: Pemilu 2024 PDIP Pilih Ganjar Pranowo Sebagai Calon Presiden
Baca Juga: Sudirman Optimis Perolehan Suara Anies Baswedan di Jateng akan Mengejutkan
Ia menerangkan, Gus Miftah tidak terbukti melanggar unsur Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dalam pasal tersebut disebutkan, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kampanye, maka dipidana dengan hukuman penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.
Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan tim Bawaslu Pamekasan, terungkap bahwa uang yang dibagikan merupakan uang pribadi pengusaha tembakau Haji Her.
Atas permintaan pengusaha tembakau tersebut, Gus Miftah hanya membagikan saja, dan tidak ada sangkut pautnya dengan dukungan pada salah satu pasangan calon.
Oleh sebab itu, Bawaslu Pamekasan memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus tersebut.
Baca Juga: CEK FAKTA, Ganjar Sebut Prabowo Batalkan Kerjasama Pembuatan Kapal Selam dengan Korea Selatan
Baca Juga: Jelang Debat Ke 3 Pilpres, Survei PRC: Elektabilitas Anies-Muhaimin Meningkat Pascadebat KPU
Sebelumnya publik dihebohkan dengan aksi bagi bagi uang oleh penceramah yang juga pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta sehingga viral di media sosial.
Diketahui Gus Miftah sebagai pendukung salah satu pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI untuk Pemilu 2024.***
