Network
Seperti dikutip galajabar dari Antaranews, Senin, 12 Oktober 2020, Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, langkah itu untuk mendengar jeritan masyarakat yang mengalami kesulitan akibat Covid-19.
"Ini kebijakan yang ditunggu oleh para pelaku usaha, khususnya UMKM. Karena Pemprov DKI dituntut mampu menjaga keseimbangan terhadap penanganan Covid-19 dan ekonomi," ujarnya.
Baca Juga: Gubernur DKI Jakarta Persilakan Bioskop Dibuka di Masa PSBB Transisi
Gembong menyatakan, Pemprov DKI diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif warga Ibu Kota untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Agar pelonggaran PSBB ini dapat juga secara efektif menurunkan penyebaran Covid-19, sehingga pada akhirnya dapat menumbuhkan perekonomian warga Ibu Kota," kata Gembong.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memberlakukan PSBB transisi setelah angka kasus positif dan aktif Covid-19 diklaim mengalami pelambatan kenaikan dalam sepekan terakhir.
Baca Juga: Kontrak SM Entertainment Berakhir: Krystal Jung Bergabung Bersama H& Entertainment
Keputusan ini, kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, didasarkan pada beberapa indikator, yaitu laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian RS Rujukan COVID-19.
"Yang terjadi selama satu bulan ini adalah kebijakan 'emergency brake' (rem darurat) karena sempat terjadi peningkatan kasus secara tidak terkendali yang tidak diharapkan," ungkap Gubernur.
Setelah stabil, imbuh Anies, maka rem darurat tersebut dikurangi secara perlahan dan bertahap.
Baca Juga: Ribuan Warga Garut Mengungsi Akibat Banjir Bandang Luapan Sungai Cilauteureun dan Cipalebuh
"Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan rem darurat kembali," katanya. ***
