Network
GALAJABAR - Kemajuan teknologi AI (artificial intelligence), menjadi pembicaraan yang serius. Sebab kemajuan teknologi Ini menghasilkan sebuah risiko yang berbahaya bagi kehidupan manusia.
Jepang akan memimpin pembahasan tentang teknologi kecerdasan buatan ini pada pertemuan tingkat menteri Kelompok 7 (G7) pada akhir April 2023.
Revolusi AI termasuk chatbot-chatbot seperti ChatGPT, mengalami berbagai penolakan karena adanya permasalahan yang ditimbulkan, permasalahan tersebut di antaranya seperti pengumpulan data pribadi secara tidak sah dan dampak terhadap pendidikan.
Baca Juga: Almarhum Eril Wisuda di ITB Hari Ini, Ibunda Sampaikan Rencana Kelulusan yang Diinginkan Putranya
Chatbot merupakan program komputer yang dirancang dengan AI agar dapat meniru percakapan manusia melalui pesan teks atau suara.
Menteri komunikasi Jepang Takeaki Matsumoto, mengungkapkan pentingnya peran multilateral untuk meregulasi program kecerdasan buatan. Dalam keterangan persnya, Ia menyatakan kesiapan Jepang dalam memimpin pembahasan mengenai AI.
"Ingin memimpin diskusi (tentang AI) sehingga analisis dan verifikasinya dapat dilanjutkan di bawah kerangka kerja internasional," kata Matsumoto.
Pekan lalu, otoritas Italia bahkan sudah melarang sementara penggunaan Chat GPT karena adanya dugaan penggunaan data pribadi pengguna secara ilegal oleh perusahaan pengembang OpenAI.
Baca Juga: Lokasi SPKLU di Rest Area Trans Jawa, Wajib Diketahui Pengguna Mobil Listrik
Sebelumnya, terdapat juga surat terbuka mengenai penolakan pengembangan sistem kecerdasan buatan yang diserukan oleh sejumlah pimpinan teknologi terkemuka termasuk pengusaha miliarder Elon Musk.
Surat terbuka tersebut, ditandatangani oleh 1000 orang termasuk Elon Musk dan pendiri Apple Steve Wozniak. Surat tersebut bertujuan untuk merespon terhadap rilisnya GPT 4 milik perusahaan pengembang OpenAI.
Dalam surat terbuka yang berjudul "Pause Giant AI Experiment" menyebutkan bahwa sistem AI bisa dikembangkan setelah adanya keyakinan bahwa terdapat efek positif dan risiko yang dapat dikendalikan.
Sementara itu Kementerian pendidikan Jepang akan merumuskan pedoman penggunaan AI, chatbot, dan sejenisnya di sekolah pada Maret tahun depan. Hal ini dilakukan karena khawatir akan kualitas penulisan dan daya berpikir siswa-siswi di Jepang.
"Saya sadar bahwa kemajuan AI yang pesat dan penggunaannya yang semakin meningkat telah menimbulkan masalah, seperti potensi dampak sosialnya jika disalahgunakan dan masalah pengumpulan data pribadi," kata Matsumoto.
Pada konferensi pers terpisah, Menteri Digital Jepang Toro Kano mengatakan dia berharap "G7 akan mengirimkan pesan terpadu" tentang risiko penggunaan kecerdasan buatan.
Pertemuan para menteri digital dan teknologi G7 akan diadakan di Takasaki, Prefektur Gunma, selama dua hari mulai 29 April.***
