GALAJABAR - Hari pertama kerja, Bupati Bandung H. M. Dadang Supriatna, M.Ip., M.Si. dan Wakil Bupati (Wabup) Bandung H. Sahrul Gunawan, S.E menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengantar Tugas bersama jajaran Perangkat Daerah (PD).
Pada rakor itu, dipaparkan program 99 hari kerja bupati dan wabup yang terhitung mulai hari ini, Selasa 27 April 2021.
Menjalankan pemerintahan, kata bupati, berbeda dengan swasta di mana segala sesuatunya mengacu pada peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk merealisasikan program tersebut, harus diperkuat landasan hukum berupa peraturan bupati (perbup).
“Perbup diperlukan agar program ini nanti bisa berjalan, karena berkaitan dengan anggaran, Insyaa Allah saya akan menyepakati hal itu. Apa yang menjadi program itu sudah tercantum dan merupakan eksisting dari APBD yang sedang berjalan di 2021,” ucap Bupati Dadang Supriatna.
Dalam beberapa agenda pada program 99 hari kerja, bupati memprioritaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu revitalisasi anak-anak sungai di wilayah banjir, antara lain wilayah Bojongsoang, Dayeuhkolot, Rancaekek, Cicalengka dan Cikancung.
Bupati memfokuskan dahulu ke sana, karena menyesuaikan juga dengan terbatasnya anggaran. Namun untuk selanjutnya, ia akan melihat, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pihak BBWS, PSDA, Pemkot Bandung dan Cimahi serta Pemkab Sumedang dan Bandung Barat untuk membahas secara menyeluruh.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 5,6 Guncang Sikabumi, Getarannya Membuat Panik Warga Cianjur
“Yang kedua, kita fokus untuk bagaimana memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Saat ini bisa di anggaran pemeliharaan. Biasanya saat lebaran masyarakat bolak balik, dalam konteks silaturahmi antar tetangga dan lingkungan, jangan sampai ada yang mengalami kecelakaan. Ini yang kita prioritaskan,” tutur Kang DS, panggilan akrab Dadang Supriatna.
Sedangkan prioritas ketiga adalah smart city, bagaimana membuat sistem yang serba digital. Ia berharap hadirnya smart city dapat mengakselerasi pembangunan lebih kencang lagi, untuk masa depan Kabupaten Bandung yang lebih baik.
Sementara itu di hari pertamanya berseragam khaki, Sahrul Gunawan mengatakan akan berkoordinasi dengan PD yang terkait dengan tupoksinya sebagai Wabup, termasuk Inspektorat.
Baca Juga: Pemkot Cimahi Gelar Apel Kelengkapan Ambulans Siaga
Ia meminta laporan yang diterimanya nanti, dalam konteks pengawasan, tidak hanya dalam bentuk hasil.
“Saya akan coba optimalisasi, sehingga peran pengawasan itu tidak hanya sekedar pelaporan hasil. Tetapi dari mulai pelaksanaan, penyusunan dan yang sampai di saya nanti sejak dari tahapan awal. Itu yang ingin saya lakukan, karena ini untuk bisa memaksimalkan peran saya sebagai pengawas,” urai Wabup.
Sahrul juga menyampaikan, diperlukan wadah untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Karena menurutnya, temuan, aduan dan keluhan masyarakat dapat menjadi controlling bagi pemerintah.
Baca Juga: SPN : Pembayaran THR Paling Lambat 7 Hari Sebelum Idulfitri
“Banyak sekali di sosmed saya, sebelum saya menjabat dari mulai kemenangan 9 Desember sampai sekarang. Sehingga saya rasa perlu juga kita membuka komunikasi dengan masyarakat, harus ada wadahnya,” harap Sahrul Gunawan.
Lebih jauh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Asep Sukmana mengimbau, ASN Kabupaten Bandung harus memaksimalkan kegiatan yang sifatnya cross-cutting, atau kegiatan yang bisa melibatkan multi sektor. Ia meminta PD tidak berjalan sendiri-sendiri dalam ragam kegiatan yang sebenarnya bisa dikolaborasikan.
“Kita harus upayakan agar lebih bekerja secara kolektif. Cari kegiatan-kegiatan yang multipihak, kegiatan-kegiatan cross-cutting yang dikomandani oleh asisten daerah,” imbuh Asep Sukmana.
Ada tiga hal penting, kata Pj. Sekda, yang selalu disampaikan gubernur dalam setiap kesempatan pelantikan. Yaitu integritas, pelayanan dan profesionalisme. Menurutnya itu harus menjadi catatan dan harus dikedepankan, sebagai langkah awal untuk memulai pekerjaan.
“Pak Gubernur juga selalu menyampaikan tiga hal terkait covid-19. Pertahankan zonasi risiko, akselerasi vaksinasi dan pemulihan ekonomi. Covid ini selalu dilematis, di satu sisi berdampak pada kesehatan, sisi yang lain pada ekonomi. Jawabannya adalah lakukan dan gencarkan aktivitas dan kegiatan perekonomian, tapi jangan lupa disiplin menjaga protokol kesehatan, ini yang ditekankan Pak Gubernur kepada para kepala daerah,” pungkas Asep Sukmana.***