Network
GALAJABAR - Pada tahun 1999, Bupati Bandung, H.U. Hatta Djatipermana mengajukan surat kepada DPRD Kabupaten Bandung yang diketuai Obar Sobarna.S.Ip. perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung.
Seperti dirilis laman resmi Pemprov Jawa Barat, melalui surat bernomor :135/1235/Tapem tertanggal 22 Juni 1999, Bupati memohon kepada DPRD untuk mengabulkan dan mendukung rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten DT II Bandung dan Kabupaten Padalarang.
Hal tersebut disambut positif DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung no.5/1999/12/07 tentang persetujuan awal terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung.
Namun pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat No.135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung yang isinya antara lain agar proses awal yang sedang ditempuh oleh Pemda (sesuai UU no 5/74) agar ditangguhkan/dihentikan demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang no 22/1999.
Baca Juga: Makna Lambang Daerah Kabupaten Pangandaran
Perkembanguan selanjutnya, sesuai UU No.22/1999, sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kota Administratif Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi.
Akibatnya rencana pemekaran Kabupaten Bandung semakin tertunda karena Kota Cimahi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung.
Setelah Cimahi menjadi kota otonom, terpisah dari kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan.
Hal itu sejalan dengan dibukanya ruang publik untuk mengaspirasikan kehendak membentuk daerah otonom baru dijamin oleh Undang-Undang No.22/1999.
Tuntutan pemekaran wilayah kabupaten Bandung dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 KM2) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Baca Juga: Makna Lambang Daerah Kota Banjar
Di samping itu jumlah penduduknya cukup banyak , berdasarkan SUPAS 2002 sebanyak 4,3 Juta jiwa.
Berangkat dari kondisi itulah, pada tanggal 9 agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin ketuanya Drs.H. Endang Anwar.
Setahun kemudian terbentuk lagi Forum Peduli Bandung Barat yang diketuai Asep Suhardi, Forum Bandung Barat Bersatu yang dipimpin H. Zaenal Abidin, Drs. Ade Ratmadja , Asep Suhardi dan Asep Ridwan Hermawan, serta Forum Pemuda Bandung Barat yang dipimpin Eman Sulaeman SE.
Karena sama-sama untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, untuk menyamakan visi misi perjuangan maka berbagai LSM dan forum bergabung dalam satu wadah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPPKBB) yang dipimpin ketua umumnya Drs.H. Endang Anwar.
Baca Juga: Perisai Bersudut Empat, Ini Makna Lambang Daerah Kabupaten Ciamis
KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan deklarasi bersama untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi daerah otonom terpisah dari Kabupaten Bandung.
Deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003.
Naskah Deklarasi dibacakan dan ditandatangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat.
Hal tersebut diakukan KPPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi keberbagai lembaga baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kab.Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerinah Pusat serta DPR RI/DPD RI.
Hingga lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No12.tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Makna Lambang Daerah Kota Tasikmalaya
Penjabat Sementara Bupati Bandung Barat Drs.H. Tjatja Kuswara ,SH.MH selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008. Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama Drs.H. Abubakar M.Si dan Drs. Ernawan Natasaputra hasil pemilihan langsung dilantik pada tanggal 17 Juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Achmad Heriawan, Lc atas nama Presiden. ***
