Network
GALAJABAR - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum sangat menyayangkan di masa pandemi ini masih banyak lembaga pendidikan yang tetap melakukan penahanan ijazah karena akan menghambat pendidikan anak.
Terkait hal itu, ia meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk melakukan tindakan tegas kepada mereka.
"Ini harus menjadi evaluasi, kalau perlu dipanggil ketua yayasan atau kepala sekolahnya. Niat anda membuat lembaga pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau memang niatnya mencari keuntungan? Kalau memang mereka niatnya mencari keuntungan, kita evaluasi izinnya kalau perlu ditutup karena sangat memberatkan masyarakat, sehingga ada kecemburuan." tegas Kang Uu pada saat acara Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat secara virtual, Minggu 2 April 2021.
Baca Juga: Tsunami Covid-19 Kian Menggila, Pakar Ungkap Fakta Buruknya Penanganan Covid-19 di India
Selain penahanan ijazah, biaya pendaftaran siswa baru saat ini masih tergolong sangat mahal hingga mencapai 10-15 juta untuk bisa masuk ke sekolah, diperlukannya evaluasi yang disesuaikan dengan fasilitas yang didapat ketika anak masuk sekolah.
"Saya berharap kepada Dinas Pendidikan, untuk mengevaluasi lembaga atau sekolah yang memberikan biaya pendaftaran yang sangat fantastis. Kami sering dikeluhkan oleh masyarakat, disatu sisi masyarakat ingin memiliki anak cerdas yang hebat, pendidikan yang normal, fasilitas yang bagus tapi disisi lain terkendala oleh biaya yang mahal." tamba Kang Uu.
Untuk melancarkan proses evaluasi tersebut, Uu meminta bantuan kepada seluruh lapisan masyarakat agar melapor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai biaya pendidikan yang masih mahal dan memberatkan karena pendidikan ini adalah hak seluruh masyarakat.
Baca Juga: Kerumunan Tanah Abang Penuh Sesak, Sri Mulyani Disebut Menjadi Biang Kerok
"Pemprov Jawa Barat akan mengevaluasi dan saya minta informasi kepada masyarakat yang merasa keberatan atau sekolahnya dekat tapi biayanya mahal harus lapor kepada kami. Insyaallah kami akan panggil, akan kami undang sekolahnya dan langsung kami tanya maksudnya." tandasnya.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat mendapat ratusan aduan dari orang tua terkait penahanan ijazah siswa oleh sekolah karena menunggak biaya pendidikan.
