Network
GALAJABAR - Bupati Bandung, H.M. Dadang Supriatna didampingi Wakil Bupati Bandung, H. Sahrul Gunawan melaksanakan sidak ke sejumlah dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bandung pada hari pertama masuk kerja setelah libur Hari Raya Idulfitri 1442 H, Senin, 17 Mei 2021.
Sidak dilaksanakan secara acak ke sejumlah dinas atau OPD. Bupati Bandung didampingi Sekda Kabupaten Bandung Asep Sukmara, Asisten Administrasi Umum Pemkab Bandung Erick Juriara, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Wawan A. Ridwan.
Sasaran pertama sidak tersebut adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung, selanjutnya ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
Bupati bersama Wakil Bupati Bandung langsung melakukan silaturahmi dan komunikasi dengan para ASN (aparatur sipil negara) yang mulai masuk kerja.
Dadang Supriatna mengungkapkan, dari hasil sidak hari pertama kerja setelah libur Hari Raya Idulfitri 1442 H, 93,87 persen para ASN di lingkungan Pemkab Bandung mayoritas hadir.
"Kehadiran mencapai 93 persen dari 4.063 karyawan wajib hadir di Pemkab Bandung dan para karyawan yang tidak hadir pada hari pertama kerja belum ada keterangan," kata Dadang Supriatna kepada wartawan di sela-sela sidak di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung di Soreang, Senin.
Sekitar 6,13 persen karyawan yang tidak hadir atau sekitar 249 orang, katanya, belum ada keterangan.
"Yang tidak masuk kerja pada hari pertama kerja ini akan kena sanksi disiplin," katanya.
Dari hasil sidak dan berkeliling ke sejumlah OPD, imbuh Dadang Supriatna, ada temuan yang harus diperbaiki dan ditata, di antaranya kebersihan.
"Nanti akan dilombakan (kebersihan) dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, antar OPD, termasuk rumah dinas bupati juga," katanya.
Dengan adanya lomba kebersihan, kata Dadang Supriatna, lingkungan Pemkab Bandung harus benar-benar bersih dan sehat. Ia juga berharap WC atau toilet di lingkungan OPD atau dinas menjadi perhatian.
Harus ada WC untuk kaum disabilitas. Sementara akses jalan untuk disabilitas di sejumlah dinas atau OPD sudah ada.
"Kalangan disabilitas juga punya hak. Jangan sampai WC untuk kaum disabiitas tidak ada. WC-nya harus bersih dan harus ada sarana dan prasarana untuk disabilitas," kata Kang DS, panggilan akrab Dadang Supriatna.
Kang DS pun sempat menyinggung penguasaan masalah antara BKAD dan Disperkimtan Kabupaten Bandung.
"Saya menemukan ketidaksinkronan antara BKAD dan Disperkimtan. Ini saling tuding dan ini harus diluruskan. Semua sistem akan diperbaiki," ungkapnya.
Kang DS pun mengungkapkan, dari sekitar 2.400 aset Pemkab Bandung baru 10 persen yang bersertifikat.
"Ini harus dianggarkan untuk pengurusan sertifikat, karena ini amanat Undang-Undang, amanat KPK, amanat BPK juga, bahwa kita harus mengamankan aset. Termasuk sekolah SD banyak dan belum tentu semuanya sudah sertifikasi," tuturnya.
DS mengatakan, bangunan sekoah dasar yang rusak berat akan direvitalisasi. Dalam proses pembangunanya bisa dengan cara ditingkatkan. Seperti di SDN Cibeunying 1-4, dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang. Untuk perluasan sekolah tersebut dengan cara membeli lahan di sekitar sekolah tersebut.
Ia berharap dengan adanya pengurusan aset Pemkab Bandung tidak menimbulkan masalah bagi anak cucu di kemudian hari.
"Jangan sampai anak-anak kita lagi sekolah, tiba-tiba sekolahnya ada yang menggugat. Ini untuk kita luruskan semua. Mumpung saya diberi amanah (Bupati Bandung). Saya akan fokus untuk menyelesaikan sertifikasi aset daerah," ujarnya. (Penulis: Engkos Kosasih)***
