Network
Pihaknya juga membantu koordinasi ke Kemenperin mengenai kendala yang dialami perusahaan.
"Dengan beroperasi 100% seperti sebelum pandemi, berpengaruh sama cost lebih besar juga. Kalau ada kendala di lapangan kita bantu sampaikan ke Kemenperin," imbuhnya.
Selain itu, Kemenperin mewajibkan semua perusahaan industri dan kawasan industri memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).
Baca Juga: Eks Ketua MK Hamdan Zoelva Pertanyakan Urgensi Amandemen UUD NRI 1945
"Sekarang paling penting perusahaan punya IOMKI, kewajibannya 2 kali lapor perminggu. Kalau terlewat bisa dikenakan Surat Peringatan (SP), dua kali SP bisa dibekukan selama 14 hari dan dilarang beroperasi dulu," ucapnya.
Karena itu, lanjut Dessy, pihaknya membuka kesempatan bagi perusahaan untuk menyampaikan kondisi di lapangan sambil motivasi dan sosialisasi aturan terbaru.
"Kita lebih ke pembinaan. Kalau ada kendala kita bisa bantu sambungkan ke kementrian. Ditengah pandemi ini perusahaan cukup sulit untuk bertahan, hal itu juga berdampak terhadap karyawan, maka kita bantu agar perusahaan taat aturan," tuturnya.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Korupsi Datangnya dari Tuhan, Abdullah Rasyid: Pernyataan Ini Bahaya!
Apalagi, seiring digenjotnya sektor ekspor nasional banyak perusahaan di Cimahi yang beralih ke sektor esensial dan kritikal.
"Jumlahnya jadi banyak, ada yang dapat target ekspor, ada juga perusahaan pendukung ekspor yang memproduksi material bahan ekspor," pungkasnya.***
