Network
GALAJABAR - Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuntut Pemkab Bandung Barat merealisasikan janji memberikan bantuan Rp100 juta per RW selama 5 tahun periode 2018-2023.
'Pemkab Bandung Barat dengan visi Akur menjajikan bantuan Rp100 juta per RW selama lima tahun. Awalnya kita sama bupati non aktif(Aa Umbara Sutisna)
tahun ini akan di berikan Rp30 juta per RW, tapi diubah jadi Rp15 juta per RW, sekarang lagi-lagi diubah menjadi Rp15 juta, itupun hanya untuk satu RW di satu desa," ungkap Ketua Apdesi KBB Ahmad Soleh, Jumat 3 September 2021
Membahas persoalan tersebut, seluruh jajaran pengurus Apdesi KBB menggelar rapat mendadak.
Baca Juga: Tak Biasa, Polisi Sebut Coki Pardede Masukkan Sabu Lewat Dubur
"Dalam pertemuan itu kita sepakat menolak program pemulihan ekonomi, apabila yang mendapatkan programnya hanya satu RW untuk satu desa," tegasnya.
Menurutnya, penolakan itu sangat beralasan selain Pemkab Bandung Barat telah ingkar janji juga bisa menimbulkan kecemburuan dari RW yang tidak menerima.
"Tadinya kan semua RW kebagian, tapi sekarang hanya satu RW per desa. Bagi kami, daripada akhirnya menimbulkan kecemburuan lebih baik ditolak saja," tegasnya.
Baca Juga: ICW Minta Maaf ke Moeldoko, Pengamat: Kalian Pikir Intelektual Rakyat Masih di bawah Kalian?
Poin lainya, lanjut Ahmad Soleh, Apdesi tetap menuntut Pemkab Bandung Barat untuk merealisasikan program Infrastruktur sebesar Rp15 juta / RW pada tahun ini.
"Secepatnya kita akan membuat surat penolakan yang ditujukan kepada PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan. Sekaligus pula minta jadwal untuk audensi dengan beliau," ujarnya.
