Network
GALAJABAR - Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan peninjauan ke 6 titik yang akan dijadikan lokasi pembangunan sekolah baru. Di antaranya di Kecamatan Bojongsoang, Baleendah, Banjaran, Cangkuang, Soreang dan Kecamatan Margaasih.
Ia mengungkapkan, dari 17 rencana pembangunan sekolah baru di Kabupaten Bandung, saat ini 12 titik lokasi telah siap untuk dilakukan pembangunan. Sementara 5 titik lahan lainnya dinilai belum siap.
"Dari rencana 17 titik pembangunan sekolah baru, yaitu 16 bangunan SMP dan 1 SD, yang sudah siap untuk tahun ini sekitar 12 titik. Hari ini saya baru meninjau 6 titik, sisanya nanti menyusul akan saya monitor juga. 12 lokasi ini akan dilakukan pembangunan SMP, sementara 5 pembangunan lainnya akan kita anggarkan di 2022,” ungkap Bupati Dadang Supriatna di sela kegiatan peninjauan di kawasan Komplek Bumi Parahyangan Kencana, Soreang, Kamis 7 Oktober 2021.
Pria yang akrab disapa Kang DS itu menilai, ada beberapa lokasi yang bisa diintegrasikan dengan bangunan SMA. Karena dirinya pun memiliki rencana membangun SMA. Hal itu diperlukan untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Bandung.
Untuk tahun ini, tutur Kang DS, di setiap lokasi akan didirikan 1 unit sekolah untuk 1 rombongan belajar (rombel) terlebih dahulu. Apabila penyerapan siswa siswinya banyak, maka ke depan akan dilakukan penambahan ruangan lagi.
“Mulai minggu depan, Insyaa Allah pembangunan di 12 lokasi ini bisa dimulai. Ditambah nanti dengan adanya program beasiswa, saya optimis di 2023, rata-rata lama sekolah kita minimal di angka 10 tahun bisa direalisasikan,” tandas Kang DS.
Baca Juga: Resep Mudah Membuat Batagor Bandung yang Enak, Renyah dan Bikin Ketagihan
Secara keseluruhan, lanjutnya, anggaran yang akan dikeluarkan untuk pembangunan 12 SMP baru tersebut berkisar di Rp3,4 miliar. Sementara untuk pengadaan guru dan tenaga kependidikannya, akan disesuaikan.
“Tentu kita harus mempersiapkan SDM nya. Apakah kita usulkan langsung dari ASN, artinya digeser dari sekolah yang ada, atau untuk sementara ada guru honorer dulu. Kita akan lapor ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) tentang kebutuhan di sekolah ini,” pungkas Kang DS.
