Bapenda Luncurkan Kapendak, Pemutakhiran Data Wajib Pajak Kendaraan, Ridwan Kamil: Penerimaan Pajak Ingin Naik

- 30 Desember 2021, 09:27 WIB
 Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat meluncurkan program Bapenda Kapendak di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (29/12/2021). (Foto: Pipin Sauri/Biro Adpim Jabar)
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat meluncurkan program Bapenda Kapendak di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (29/12/2021). (Foto: Pipin Sauri/Biro Adpim Jabar) /

GALAJABAR - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meluncurkan program Bapenda Kapendak di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Rabu 29 Desember 2021.

Program penataan data wajib pajak secara mandiri berbasis website ini akan dimulai pada 29 Desember 2021 sampai 28 Februari 2022. Masyarakat dapat mengakses laman www.kapendak.bapenda.jabarprov.go.id untuk pemutakhiran data kepemilikan kendaraan sesuai dengan database dan Samsat.

Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- berharap hadirnya program tersebut berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor pada 2022. Terlebih saat ini perekonomian mulai pulih seiring surutnya Covid-19.

Baca Juga: Maluku Diguncang Gempa Magnitudo 7,4 BMKG: Ini Bukti Sumber Gempa di Laut Banda Masih Sangat Aktif

"Kita tahun depan ingin ada peningkatan penerimaan pajak seiring dengan ekonomi yang sudah pulih dan Covid-19 dalam kondisi surut," ucap Kang Emil.

Meningkatnya penerimaan pajak, kata Kang Emil, akan berdampak pula pada pembangunan yang bisa dilakukan secara terus-menerus dan cepat. "Jika penerimaan meningkat maka kami bisa lebih banyak membangun dan lebih cepat," ucapnya.

Saat ini ada dua isu terkait pajak kendaraan bermotor yang menjadi perhatian pemerintah, yakni data wajib pajak dan kepatuhan membayar pajak. Selain penataan data melalui Bapenda Kapendak, Pemda Provinsi Jabar juga terus menghadirkan inovasi yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak.

Baca Juga: Manchester City Kukuh Puncaki Klasemen Usai Tumbangkan Brentford 1-0, Rekor Gol Kasta Tertinggi Inggris Pupus

"Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam bayar pajak, kami juga dorong ASN agar jadi market dan teladan dalam membayar pajak. Bagi mereka yang keukeuh tidak mau taat pajak akan ada sanksi yang sedang kita siapkan," imbuhnya.

Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang berkontribusi 43 persen terhadap total penerimaan pajak.

Halaman:

Editor: Hj. Eli Siti Wasilah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x