Network
GALAJABAR - Ngatiyana mengaku, posisinya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Cimahi tidak bisa leluasa dalam mengambil kebijakan.
Termasuk untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi. Sehingga kekosongan tersebut akan sangat menganggu terhadap roda organisasi pemerintahan.
Seperti diketahui, di lingkungan Pemkot Cimahi banyak posisi jabatan setingkat esselon 2, 3, dan 4 yang kosong, sehingga harus diisi oleh Plt.
Baca Juga: Buron Selama Sebulan, 2 Pelaku Perampokan Toko Rias Madam Tri Ditangkap
Untuk jabatan esselon 2 setingkat kepala dinas saja ada 5 oraganisasi perangkat daerah (OPD), yang belum memiliki pimpinan definitif.
Kelima OPD tersebut yakni, Dinas Arsip Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBP2A), Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP)
"Memang sayang kalau jabatan-jabatan yang kosong diisi Plt, kenapa tidak didefinitifkan. Tujuan kita kan memajukan daerah, kalau dalam organisasi saja tidak terpenuhi, saya yakin akan menganggu ke proses pemerintahan itu sendiri," kata Ngatiyana, Minggu 22 Mei 2022.
Baca Juga: Aniaya Seorang Anggota Perguruan Silat Hingga Tewas, Delapan Orang Tersangka Diringkus Polisi
Ia menjelaskan, berdasarkan pengalaman ketika aktif sebagai anggota TNI AD, jika jabatan kosong, maka akan pincang. Kondisi tersebut menurutnya saat ini sedang dialami Pemkot Cimahi. "Jabatan kosong kalau tidak diisi akan pincang," sebutnya.
Diakui Ngatiyana, dirinya sebetulnya sangat ingin melakukan pengisian posisi jabatan yang kosong melalui rotasi, mutasi, dan promosi yang biasanya dilakukan. Hanya saja sejauh ini keinginannya belum mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
