Network
Kemudian desa/kelurahan 125 atau 2,09 persen dari 5.957 desa kelurahan di Jabar. "Jadi Jawa Barat masih terkendali walaupun secara kabupaten/ kota ada 20,” jelasnya.
Menurut Arifin, penyebaran kasus PMK di Jawa Barat lebih disebabkan karena lalu lintas kedatangan hewan ternak dari luar provinsi Jabar.
“Kalau kita tracing penyebarannya bertambah karena lalu lintas. Lalu lintas yang kemudian sudah kita optimalkan, cek poin kerja sama dengan kepolisian. Masih tetap kan datangnya jam 1 malam kemudian ke jalur alternatif kita susah mengecek semuanya. Nah penularan ini memang dari lalu lintas yang masih tetap terus berjalan,” ujarnya.
Arifin menambahkan, untuk membantu petugas kesehatan hewan di kabupaten/kota yang jumlahnya masih sedikit, pihaknya akan menurunkan tim dan dokter hewan dari provinsi serta dari asosiasi dokter hewan.
“Kita akan bikin para petugas kesehatan walaupun ada pos kesehatan hewan di masing-masing kabupaten/ kota, kemudian kita turunkan juga teman-teman dokter hewan dari provinsi kerja sama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia, ada delapan komisariat di Jabar kita turunkan untuk membantu temen-temen karena dokter hewan di kota/kabupaten sedikit,” tuturnya.
Baca Juga: Jadwal Lokasi SIM Keliling Polres Cimahi Hari Senin 30 Mei 2022, Cek Selengkapnya di Sini
“Kita perbantukan juga melalui turun ke lapangan, melalui mengedukasi dan juga untuk melihat hewan seperti apa yang sehat karena gejala klinisnya sangat gampang,” tambahnya.
Divisi PKP Pertanian dan Ketahanan Pangan Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) Jawa Barat Rochadi Tawaf menegaskan, meski kematian yang disebabkan PMK di Jabar rendah, namun mengancam produktivitas sapi terutama pada sapi perah yang bisa berkurang menjadi 25 persen.
“Langkah cepat untuk memotong rantai penularan akibat PMK dengan stepping out atau potong paksa. Saya harap ada biaya dari pemerintah untuk tanggap darurat pengganti stepping out, apalagi jumlah sapi yang tertular masih sedikit," kata Rochadi.
