TikTok Ikutan Transaksi Jual Beli, Kadisperindag Kota Bandung: Itu Bisa Banting Pelaku Usaha

- 28 September 2023, 18:18 WIB
Ilustrasi TikTok Shop di akun media sosial TikTok yang biasa digunakan untuk perdagangan berbagai produk kini dilarang.
Ilustrasi TikTok Shop di akun media sosial TikTok yang biasa digunakan untuk perdagangan berbagai produk kini dilarang. /Instagram @heaptalk/

GALAJABAR - Pemerintah Kota Bandung mendukung langkah pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan pelaku usaha menggunakan media elektronik. Pasalnya, ada media sosial (medsos) saat ini menjadi alat transaksi jual beli.

"Kami di daerah ya mengikuti (aturan pusat), karena ada aturan tegas bahwa platform media sosial dengan media ekonomi itu harusnya dipisah," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Bandung, Elly Wasliah dalam keterangan pers, Kamis, 28 September 2023.

Menurut dia, sudah seharusnya media ekonomi atau social commerce tidak beroperasi di media sosial, melainkan marketplace khusus untuk transaksi jual beli.

"Sudah sejalan itu memang media ekonomi seperti Shopee atau Tokopedia itu tidak pada medsos. Jadi tegas, kalau TikTok ini medsos iya, ekonomi iya. Parahnya lagi produsen yang besar ikut di situ. Itu bisa membanting pada pelaku ekonomi," ungkapnya.

Meski begitu Elly mengaku hingga saat ini belum menerima keluhan dari para pedagang di kawasan trade center seperti ITC, Pasar Andir juga Pasar Baru soal mengalami penurunan omzet.

"Sementara ini belum ada (keluhan) karena perlu diluruskan. Tapi beberapa trade center yang mengalami penutupan. ITC, Pasar Andir dan Pasar Baru dikelola Perumda pasar. Kita koordinasi penyebabnya. Sehingga jangan disalahkan soal TikTok shop, mungkin ada faktor lain," bebernya.

Seperti diketahui Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa social commerce hanya boleh untuk mempromosikan produk.

Dalam aturan baru, pemerintah secara tegas melarang social commerce seperti Tik Tok Shop, Instagram hingga Facebook untuk melakukan transaksi jual beli.

Pemerintah resmi merevisi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Halaman:

Editor: Dicky Aditya

Sumber: Humas Kota Bandung


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah