GALAJABAR - Pengamat politik Rocky Gerung kembali menanggapi perihal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti yang diketahui KPK, baru-baru ini menyeret Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah pada Sabtu, 27 Februari 2021 lalu.
Dilansir Galajabar dari saluran YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Minggu, 28 Februari 2021 lalu, Rocky Gerung menyoroti latar belakang partai politik dari Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah yang dinilai masih menjadi pertanyaan publik.
Dalam perbincangan Rocky Gerung dengan Jurnalis Hersubeno Arief menuturkan ada beberapa tokoh yang mengakui Nurdin Abdullah merupakan kader Partai berlambang kepala banteng, PDIP.
Menanggapi hal itu, Rocky Gerung dan Hersubeno Arief balik mempertanyakan PDI-P yang kadernya kesekian kali melakukan tindakan korupsi.
Selain itu, keduanya juga mempertanyakan apakah Partai PDI-P merupakan partai sarang koruptor.
“Mungkin Profesor (Nurdin Abdullah) ini tidak bersarang d isitu hanya menyasar ke sarang itu,” ucap Rocky Gerung dilansir Galamedia dari saluran YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada 28 Februari 2021.
Ia menilai Nurdin Abdullah terlalu berambisi untuk memenangkan saat mencalonkan dirinya menjadi Gubernur Sulsel.
Baca Juga: Jokowi Batalkan Perpres Miras, Ferdinand hingga MUI Tagih Anies Lepas Saham Miras Milik DKI Jakarta
Alhasil, Nurdin Abdullah memilih partai PDI-P sebagai partai yang memiliki potensi besar untuk mendapatkan kemenangan menjadi Gubernur Sulsel.
”Karena ambisi ingin menjadi Gubernur maka dia tidak memilih sarang lagi," ujarnya.
Lebih jauh, Rocky Gerung menyebut untuk mendapatkan tiket kemenangan tersebut harus mengembalikan sejumlah uang yang didapatkan.
Cara untuk mengembalikan sejumlah uangnya tersebut, salah satu caranya dengan mengkhianati pesan masyarakat pada saat kampanye.
Baca Juga: Kota Bandung dan Wilayah Jabar pada Rabu Pagi Hingga Siang Diprediksi Hujan Ringan hingga Sedang
Ia bahkan mengungkapkan jika korupsi itu dilakukan sudah diniatkan sejak awal.
“Sebetulnya korupsi ini diniatkan dari awal menjadi caleg, pasti dia akan cari partai yang mudah untuk mendapatkan tiket,” jelasnya.
“Jadi dia tahu PDI-P Partai Besar, tapi konsekuensinya tiketnya mahal, akibatnya uang tiket itu harus balik lagi uang beli tiket itu dengan menghianati pesan publik ketika kampanye,” sambungnya.***