GALAJABAR– Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menyoroti buzzer yang banyak beraktivitas di media sosial.
Dia mengaku kasihan dengan buzzer yang terus bermunculan di media sosial.
Sebab, menurut Novel, buzzer hanya merusak dirinya sendiri.
Hal ini disampaikannya melalui akun Twitter pribadi @nazaqishta Selasa, 2 November 2021.
“Melihat kelakuan BuzzeRp mestinya kita kasihan, krn ybs merusak dirinya sendiri,” ujarnya.
Selain merusak diri sendiri, lanjut Novel, buzzer juga mengubah persepsi publik hingga mengadudomba.
Sehingga hal itu bisa merusak tatanan sosial.
“Masalahnya mrk jg merusak persepsi publik dan mengadudomba, yg bisa menghancurkan tatanan sosial,” ungkapnya.
Baca Juga: KONI KBB Memilih Ketua Umum Baru, Berminat? Ini Dia Persyaratan Lengkapnya
Lebih lanjut, Novel menegaskan bahwa barang siapa yang memodali para buzzer dan memanfaatkannya, maka itulah penghianat masa kini.
“BuzzeRp, pemodalnya, yg memanfaatkannya dan yg terlibat adl pengkhianat era now,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3SE) mengungkap struktur anggota hingga pendapatan dari para pendengung isu di media sosial atau sering disebut buzzer.
Baca Juga: PERDANA! Demokrat Puji Sikap Jokowi pada Saat Menghadiri KTT G20 : Hanya Jokowi yang...
Peneliti LP3SE dari Universitas Amsterdam, Ward Barenschot menjelaskan ada 78 responden yang diwawancarai.
Hasilnya mengungkapkan ada beberapa struktur di dalamnya, seperti buzzer, konten kreator, koordinator, hingga influencer.
"Jenis pertama adalah buzzer. Itu adalah orang yang mendistribusikan konten. Kami menemukan buzzer sudah banyak akun di antara 10 sampai 300 akun Twitter yang mereka menggunakan secara strategis untuk secara cepat dan semi otomatis menyebar konten," ujar Ward saat diskusi Pasukan Siber, Manipulasi Opini Publik dan Masa Depan Demokrasi Senin, 1 November 2021, Jakarta.
Baca Juga: Massa MGP Geruduk Kejati Jabar, Desak Pengungkapan Dugaan Korupsi Pengadaan BTT Covid-19
Ward membeberkan para buzzer mendapatkan penghasilan rata-rata Rp5-6 juta per bulan, dengan mengoperasikan banyak akun untuk menyebarkan sebuah isu. Bisanya praktik tersebut dilakukan pada masa kampanye politik. ***