GALAJABAR – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati masih menjadi sorotan karena beberapa hal, salah satunya terkait didesaknya untuk mundur.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto lantas menilai, permintaan sejumlah pihak terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Sri Mulyani adalah hal wajar.
Terlebih, pihak-pihak yang meminta hal tersebut datang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mayoritas berisi partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintahan Jokowi.
“Pantas saja MPR dengan lantang meminta kepada Presiden untuk memecat Menteri Keuangan yang dianggap tidak menghargai lembaga tinggi negara, bahkan rumornya banyak menteri di kabinet yang juga tidak menyukai Jeng Sri,” katanya pada wartawan, Selasa, 7 Desember 2021.
Menkeu andalan Jokowi ini, lanjut Satyo, memang terkenal konservatif dalam menerapkan kebijakan.
Apalagi soal daya pungut pajak dan dalam memproduksi utang untuk menambal defisit.
Salah satu yang membuat gaduh saat ini adalah rencana pengenaan PPN dalam proses penyerahan barang pertanian.
“Salah satu yang bikin gaduh adalah rencana pengenaan PPN dalam proses penyerahan barang pertanian,” ungkap Satyo.
Padahal, kata pengamat politik ini, petani di Indonesia dan khususnya di Pulau Jawa mayoritas pendapatannya sudah minus.
“Padahal petani di Indonesia dan khususnya di Pulau Jawa mayoritas adalah petani penggarap atau buruh tani yang jika dikenakan PPN akan menggerus pendapatannya yang sudah minus,” tandasnya.
Baca Juga: 10 C-Drama Terbaik yang Diperankan Dilraba Dilmurat, Pesonanya Bakal Bikin Kamu Terpana!
Sebagai informasi, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Jokowi untuk memberhentikan Sri Mulyani.
Bukan tanpa alasan, Bamsoet meminta Sri Mulyani mundur karena dianggap tak menghargai hubungan antarlembaga tinggi negara.
Pasalnya, menurut keterangan Bamsoet, Sri Mulyani beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI tanpa ada alasan jelas.
Bukan hanya Bamsoet, desakan mundur ke Sri Mulyani juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad.
Baca Juga: PPKM Level 3 Menjelang Nataru di Seluruh Indonesia Batal, Ini Aturan Baru Inmendagri
Desakan itu mulai mencuat karena menurutnya Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR.
"Kami di MPR ini kan pimpinannya sepuluh orang, dulu cuma empat kemudian sepuluh orang. Tapi anggaran MPR malah turun, turun terus," kata Fadel dalam keterangannya. ***