Luhut Diduga Jadi Dalang Penundaan Pemilu 2024 ProDem Langsung Bahas Soal Korupsi

3 Maret 2022, 16:00 WIB
Iwan Sumule /Twitter.com/@KetumproDEMnew./

 

GALAJABAR - Ketua Majelis Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menyoroti terseretnya nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam polemik penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Iwan Sumule bertanya-tanya, kenapa pemerintah sangat ‘ngotot’ menunda Pemilu 2024, bahkan melalui tangan Luhut.

Hal tersebut disampaikan Iwan Sumule melalui akun Twitter pribadinya @KetumProDEMnew dilansir Galajabar, Kamis, 3 Maret 2022.

“Aneh, kenapa pemerintah lewat Luhut ngotot tunda pemilu?” ujarnya.

Iwan kemudian menyindir pemerintahan dengan menyinggung korupsi. Kata dia, seharusnya pemerintah tidak korupsi dan kelola negara dengan baik agar memiliki dana untuk menyelenggarakan Pemilu 2024.

Baca Juga: Joe Biden Blunder Saat Pidato Penting Soal Perang Rusia-Ukraina, Ekspresi Kamala  Harris Disorot

“Makanya jangan korupsi, kelola negara dengan benar, supaya punya uang selenggarakan pemilu,” timpalnya.

Sebuah informasi menyebutkan bahwa Luhut sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk membahas usulan penundaan Pemilu 2024.

Informasi yang beredar menyebut, Luhut meminta agar Zulhas mendukung usulan itu dan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah setuju.

Kemudian, Zulhas diminta mengemukakan usulan tersebut di hadapan masyarakat.

Baca Juga: Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 3 Maret 2022: Antam dan UBS Meroket Lagi

Beberapa waktu lalu, Zulhas memang menyuarakan usulan penundaan Pemilu 2024, kompak dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Zulhas mengatakan ada beberapa alasan mengapa Pemilu 2024 perlu diundur.

Pertama, Jokowi dinilai masih yang terbaik berdasarkan hasil survei. Kedua, situasi pandemi Covid-19 yang belum juga usai dan memerlukan perhatian khusus.

Berikutnya, kondisi perekonomian yang belum stabil. Hal ini membuat pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.

Baca Juga: Berisiko Rusak Pendengaran, WHO Keluarkan Batas Maksimal Volume Suara untuk Konser

Keempat, perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi. Di antaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia.

Lalu, anggaran Pemilu yang justru membengkak dari rencana. Efisiensi lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Terakhir yang tidak kalah penting, keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi.  ***

Editor: Noval Anwari Faiz

Tags

Terkini

Terpopuler