GALAJABAR - Usulan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah direvisi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Awalnya, KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun. Kemudian, hasil rasionalisasi menyebut angka Rp 76,6 triliun sebagai usulan akhir KPU.
Sayangnya, usulan tersebut tak kunjung disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menanggapi belum disetujuinya anggaran Pemilu 2024, Wakil Ketua Umun Partai Demokrat, Benny K Harman kembali buka suara.
Menurut Benny, Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah sosok yang paling bertanggung jawab bila Pemilu 2024 tidak terlaksana.
Hal ini disampaikan Benny melalui akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID pada Selasa, 8 Maret 2022.
“Presiden Jokowi paling bertanggung jawab jika Pemilu 2024 tidak terlaksana,” katanya.
Bahkan, anggota Komisi III Fraksi Demokrat ini mengatakan risikonya pun sangat berat, yakni presiden dan wakil presiden harus berhenti dari jabatannya.
“Risikonya berat sekali, presiden dan wapres berhenti!” tegasnya.
Lantas, Benny bertanya bagaimana hukumnya bila presiden dan partai politik pendukung tidak menyiapkan anggaran untuk KPU.
“Kalo Pemilu tidak terlaksana karena Presiden dan Parpol pendukungnya tidak siapkan anggaran utk KPU, bagaimana kah hukumnya?.Ini rakyat bertanya.#Liberte,” timpalnya.
Dalam cuitan berbeda, Benny mengaku kerap bertemu dengan masyarakat saat menjalankan tugasnya.
“Saya sering jumpa masyarakat saat Reses sebagai anggota DPR di Dapil,” ujarnya melalui akun Twitter pribadi dilansir Galajabar, Senin, 7 Maret 2022.
Menurut Benny, umumnya masyarakat ingin pengganti Jokowi adalah tokoh yang mampu melanjutkan program pro rakyat era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi sendiri.
Baca Juga: Hati-hati! Hujan Sepanjang Hari di Jabar: Prakiraan Cuaca Wilayah Jawa Barat Rabu, 9 Maret 2022
“Umumnya ingin pengganti Presiden Jokowi adalah tokoh yg bisa melanjutkan program prorakyat era Presiden SBY dan Jokowi,” jelasnya.
Bahkan, kata dia, tidak ada masyarakat yang meminta jabatan Jokowi diperpanjang dengan cara mengamandemen UUD 1945.
“Tidak ada yg minta UUD’45 diubah agar Jokowi 3 periode atau perpanjang masa jabatan.#Liberte,” pungkasnya. ***