Network
GALAJABAR - Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19, Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar mengusulkan para pejabat negara, seperti presiden, wakil presiden, menteri, serta anggota DPR dan MPR, divaksin terlebih dahulu.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menjelaskan, tujuan pejabat divaksin terlebih dahulu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.
"Supaya tidak ada pertanyaan di tengah masyarakat, bagaimana kalau pejabat-pejabat yang divaksin lebih dulu? Pejabat negara tidak lebih dari 4.000 orang, termasuk sedikit dibandingkan jumlah vaksin 1,2 juta yang sudah datang," kata Anshory dalam rapat kerja dengan pemerintah yang diliput secara daring dari Jakarta, Kamis, 10 Desember 2020.
Baca Juga: Pemerintah Naikan Tarif Cukai Rokok 12,5 Persen Mulai Tahun Depan, Harga Rokok Makin Mahal
Selain para pejabat, Anshory mengusulkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat juga menjadi prioritas pertama divaksinasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin yang saat ini masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Mohon disampaikan kalau ada rapat dengan presiden. Pejabat dan tokoh-tokoh didahulukan agar masyarakat bilang pemimpin kami tidak ragu, maka kami ikuti," tuturnya seperti dilansirkan Antara.
Sementara Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah berencana menyediakan tiga juta dosis vaksin yang pada tahap pertama akan diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan.
Baca Juga: Hari HAM Internasional, Ketua Komnas: Tidak Boleh Ada Pihak Manapun yang Menghilangkan Kemerdekaan
"Hal itu sesuai dengan rekomendasi Indonesia Technical Advisory Group for Imunitation dan WHO SAGE. Bila ketersediaan vaksin terbatas di awal, maka sasarannya adalah kelompok berisiko," katanya.
Terawan mengatakan Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan kepada para tenaga kesehatan di Jawa dan Bali. Jawa dan Bali dipilih vaksinasi tahap pertama karena memiliki populasi penduduk yang lebih besar dan kasus positif yang tinggi.
