Network
"Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri terkait pembelajaran tatap muka pada Januari 2021, harus disikapi para pemangku kepentingan di daerah dengan bijak dan mempertimbangkan kondisi daerahnya masing-masing," kata Lestari yang akrab dipanggil Ririe.
Baca Juga: Tepis Kabar Sesat, Unpad Jamin Keamanan Vaksin
Dia mengatakan kondisi penyebaran Covid-19 yang belum terkendali di Indonesia harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan pelaksanaan proses belajar mengajar pada tahun ajaran 2020/2021 di daerah.
Namun menurut dia, pada hari pertama semester genap tahun ajaran 2020/2021 yaitu 4 Januari 2021, mengutip informasi Dinas Pendidikan Kota Padang, Sumbar menyebutkan 575 sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMP melakukan pembelajaran tatap muka.
"Selain itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menyebutkan ada 785 SMA, SMK dan SLB yang siap menyelenggarakan sekolah tatap muka di provinsi itu," ujarnya.
Baca Juga: Keluarga Menegaskan, Hanya Beberapa Orang yang Akan Menjemput Abu Bakar Baasyir
Namun Ririe mengatakan, banyak juga pemerintah daerah yang memperpanjang proses belajar jarak jauh karena mempertimbangkan belum terkendalinya sebaran Covid-19 di daerah masing-masing.
Menyikapi kondisi tersebut, dia menilai, perlu kontrol yang ketat pada pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 dalam keseharian oleh setiap pemangku kepentingan di daerah.
"Sebelum memutuskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tengah penambahan positif COVID-19 di Tanah Air yang belum menunjukkan tren melandai," katanya dikutip galajabar dari Antara.
Baca Juga: Al-Attiyah Juara Etape 2 Reli Dakar
Rerie mengutip data Satgas Penanganan COVID-19, pada 1 Januari 2021 tercatat rasio kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 29,46 persen atau terdapat penambahan kasus sebanyak 8.072 dari 27.401 orang yang dites.
Hal itu menurut dia, artinya satu dari tiga orang yang dites, tercatat positif Covid-19 karena itu berdasarkan kondisi tersebut, saat ini sangat mengkhawatirkan bila pembelajaran tatap muka dilakukan.
