Network
GALAJABAR - Belakangan diketahui kelompok yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) melaporkan Din Syamsuddin atas dugaan radikalisme hingga pelanggaran disiplin ASN.
Dalam kanal YouTubenya Refly Harun yang tayang pada Minggu, 14 Februari 2021, Pakar Hukum Tata Negara itu turut buka suara perihal kisruh pelaporan terhadap Din Syamsuddin tempo hari.
Sebelumnya Refly Harun menyoroti keberadaan Juru Bicara Presiden, Fajroel Rachman yang disebut-sebut menjadi salah satu bagian dari kelompok yang terbentuk bermula dari grup WhatsApp itu.
Diketahui, berdasarkan informasi yang terkonfirmasi sebelumnya oleh pihak GAR ITB bahwa pihaknya (GAR ITB) telah membenarkan ihwal pelaporan Din Syamsuddin tersebut.
Baca Juga: Addie MS Disebut Buzzer, Penjilat Hingga Persilakan Followers untuk Unfollow Twitternya, Ada Apa?
Dalam keterangan resminya, pihak GAR ITB membantah bahwa laporannya terhadap tokoh Muhammadiyah itu merupakan tuduhan radikalisme, melainkan dugaan pelanggaran disiplin ASN yang dilakukan Din Syamsuddin di antaranya dengan terlibat politik praktis.
Dalam tayangan yang sama, Refly Harun bahkan membacakan bunyi laporan yang dilayangkan GAR ITB kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) itu.
Dalam surat tersebut, memang yang menjadi sorotan utama GAR ITB atas laporan tersebut adalah dugaan pelanggaran disiplin ASN dengan melakukan tindakan politik praktis, penghasutan hingga eksploitasi sentimen agama.
"Yang harus kita garis bawahi adalah apa yang dilaporkan GAR ITB itu apakah persepsi, atau fakta?, karena bercampur aduk antara fakta dan persepsi," ujar Refly.
Baca Juga: Real Madrid Vs Valencia, Los Blancos Kembali Tempati Posisi Kedua Liga Spanyol
Menurut Refly, justru terdapat muatan-muatan persepsi yang terdapat pada surat laporan itu. Bahkan Ia menganggap soal ini adalah soal yang serius.
Selain itu, Refly juga membeberkan perihal tuduhan berpolitik yang dilakukan Din Syamsuddin sebagaimana laporan tersebut.
"Yang perlu di underlining adalah soal Din Syamsuddin berpolitik," ungkap Refly.
Menurutnya, berpolitik yang dimaksud bisa secara formil maupun secara materil.
"Kalau secara formil maka yang namanya berpolitik tersebut adalah dengan menjadi anggota partai politik, menjadi calon anggota DPR, menjadi calon anggota DPRD, menjadi anggota DPD dan menjadi tim sukses dalam pemilihan umum," jelas Refly.
Baca Juga: Tundukkan Udinese, Roma Geser Juve di Klasemen
Namun kata Refly,secara materiil semua orang berpolitik, dalam kaitan ini termasuk Din Syamsuddin karena manusia adalah makhluk politik. Ia menyontohkan dengan mengkritik pemerintah yang termasuk kedalam politik secara materiil.
Tetapi lanjut Dia, politik yang demikian tidak termasuk melanggar disiplin ASN, yang melanggar disiplin ASN yaitu berpolitik yang secara formil sebagaimana yang ia jelaskan sebelumnya.
"Jadi yang dianggap melanggar netralitas itu larangan-larangan yang nyata dalam Undang-undang, yaitu tadi menjadi anggota partai politik, menjadi calon dalam pemilu, menjadi tim kampanye dan sebagainya," tegas Refly.
Berdasarkan penjelasannya, Refly menegaskan bahwa Din Syamsuddin tidak melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan GAR ITB pada laporannya.
Baca Juga: Wagub Ruzhanul Ulum : Pemprov Jabar Gencar Menggali Potensi Dewi
Bahkan menurutny, justru orang-orang yang berada di lingkar pemerintahan lah yang banyak melakukan pelanggaran, misalnya dengan menjadi tim sukses atau kampanye saat Pemilu.
"Coba kita lihat, coba kita buka media sosial, siapa yang sesungguhnya berpolitik itu," ungkapnya.
"Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh GAR ini salah alamat," lanjutnya.
Menurut Dia, seharusnya GAR ITB melakukan penyelidikan pengajar-pengajar ITB atau bahkan dosen-dosen di perguruan tinggi yang berpolitik secara diam-diam maupun terang-terangan yang sudah jelas melanggar.
"Kalau kita mau adil, jangan karena mengkritik pemerintah lalu dilaporkan, tapi mereka yang berpolitik di sisi istana dianggap tidak melakukan pelanggaran," tegasya lagi.
"Jadi tolong dipahami Undang-undang, justru yang banyak melanggar kubu istana sendiri," lanjutnya.
Selama ini kata Refly, banyak pejabat-pejabat, pengurus BUMN yang berkampanye secara terang-terangan namun tidak ada laporan dan tindakan.
Ia menegaskan agar semuanya dilihat secara adil sesuai dengan konsep perundang-undangan dan hukum yang berlaku, bahkan jika kritis kemudian diadukan menurutnya sudah bukan zamannya lagi.
Baca Juga: Drama Korea : Love Alarm Season 2 Akan Segera Tayang, Simak di Sini Berapa Jumlah Episodenya
"Mudah-mudahan GAR ITB lebih paham, alih-alih mendapat simpati malah mereka diserang balik," katanya.
"Saya hanya ingin menggaris bawahi bahwa keliru kalau mereka (GAR ITB) mengatakan bahwa Din Syamsuddin berpolitik, justru orang-orang lingkar pemerintahan yang banyak berpolitik padahal mereka adalah ASN," pungkasnya menegaskan.***
