Network
GALAJABAR – Terkait ancaman intel polisi kepada pengurus Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ahli hukum tata negara Refly Harun menyebut bahwa masalah ini merupakan ujian sekaligus sebuah jawaban dalam suatu pertanyaan.
“Apakah istana terlibat dalam gerakan pengambilalihan Partai Demokrat?,” ujar Refly Harun yang dikutip Galajabar dari kanal Youtube Refly Harun, 11 Maret 2021.
Oleh karena itu, Refly memberikan 2 opsi pilihan kepada Moeldoko yakni memilih mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) atau tetap berjuang memperebutkan Partai Demokrat dari AHY.
“Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Prof. Jimly kemarin,” ungkapnya.
Terkait pengakuan ketidakikutsertaan pihak istana terhadap masalah ini, Refly menyebut bahwa pihak istana terkesan seperti terlibat apabila pihak istana tidak segera menindak tegas Moeldoko.
Baca Juga: Jatuh Hari Ini, Kamis 11 Maret 2021 Kisah Isra Miraj, Perintah untuk Salat 5 Waktu
Selain itu, Refly menyarankan kepada Partai Demokrat kubu AHY untuk membeberkan barang bukti terkait masalah ancaman dari intel polisi di daerah yang bersangkutan.
Oleh karena itu, Refly berharap agar pihak kepolisian dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan fungsi sebagai penegak hukum.
“Jangan sampai terseret-seret dalam ranah politik karena hal itu sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mendapatkan informasi bahwa pengurus di tingkat kabupaten/kota mendapat ancaman dari intel-intel Polres setempat.
"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai," ujar Benny K. Harman dalam cuitan akun twitternya, 9 Maret 2021.
Perlu diketahui, pemeriksaan intel tersebut merupakan perintah langsung dari Kapolres setempat.
Baca Juga: Polemik Korupsi Rumah DP 0 Persen, Pakar Ilmu Sosial UI Bongkar Borok Anies Baswedan
Selain itu, Benny mengaku bahwa terdapat salah satu pengurus yang dipaksa untuk menerima KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Katanya atas perintah Kapolres. Adapula yang dibujuk untuk pro pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah.? Rakyat monitor!," pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono turut mempertanyakan kebenaran dari tudingan tersebut.
Jika tudingan tersebut benar adanya, Polri akan menindak tegas oknum-oknum polisi tersebut. ***
