Network
GALAJABAR – Pemerintah memberikan perhatian pada sektor perumahan dalam berbagai bentuk dengan total alokasi anggaran APBN Rp33,1 triliun untuk 2021.
Rumah adalah kebutuhan primer setiap masyarakat, khususnya di negara Indonesia, dimana tak semua masyarakat memiliki hunian yang layak. Oleh karena itu, memberdayakan sektor perumahan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan pemerintah.
Pandemi Covid-19 yang melanda tanah air setahun terakhir tentu turut memukul sektor perumahan karena merosotnya daya beli masyarakat
Oleh karena itu, pemerintah pada 2021 ini memprioritaskan sektor perumahan rakyat untuk segera dipulihkan. Hal ini dikarenakan sektor perumahan memiliki efek bergulir (multiplier) yang sangat tinggi terhadap sektor lainnya.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Episode 203 16 Maret 2021 Kasus Pembuhan Roy Dibuka Kembali, Elsa Ketahuan
“Pemerintah memberikan perhatian pada sektor perumahan dalam berbagai bentuk dengan total alokasi anggaran APBN Rp33,1 triliun untuk 2021,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Rabu (10/03/2021) dikutip dari situs resmi Indonesia.go.id.
Anggaran negara ini termasuk, Bantuan Pembiayaan Perumahan yang Berbasis Tabungan (BP2BT) serta belanja anggaran APBN melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus dan pembangunan rumah susun sederhana, rumah umum, subsidi bantuan uang muka, dan subsidi selisih bunga dengan beban bunga masyarakat untuk yang berpendapatan rendah.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebagai special mission vehicle Kemenkeu di bidang perumahan dengan memberikan penyertaan modal negara.
Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kredit kepemilikan property hanya tumbuh 2,8%. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun terakhir dimana angka tumbuh diatas 10%.
