Network
GALAJABAR - Hingga saat ini, masyarakat Indonesia masih dipusingkan dengan polemik Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang. Berdasarkan KLB tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Penetapan tersebut tentu membuat geram para kader Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menanggapi hal tersebut, anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mengaku heran dengan tudingan seorang relawan Presiden Jokowi yakni Immanuel Ebenezer yang dilontarkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, pria yang akrab disapa Noel itu hanya memanfaatkan polemik KLB ini untuk mencari sensasi dan ketenaran semata agar dapat dikenal publik.
“Noel ini ngomong kemana-mana menuduh Pak SBY. Andalah yang bersiasat mencari perhatian,” tulis Herman Khaeron yang dikutip Galajabar dari akun Twitter pribadinya, @akang_hero, 16 Maret 2021.
Sebelumnya, Ketum Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer menyebut bahwa Moeldoko telah terjebak dalam siasat SBY. Menurutnya, kini SBY sedang menyusun sebuah siasat untuk membesarkan nama anaknya, AHY.
Pria yang akrab disapa Noel ini menyebut bahwa SBY memiliki keahlian dalam memainkan peran yang seolah-olah terkesan seperti korban atau playing victim. Dari peran itulah, SBY mampu menguasai dunia intelijen.
Menurut Noel, siasat tersebut disusun dengan 2 tujuan yakni di antaranya:
Pertama, SBY sedang membidik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika KLB tersebut disahkan, maka keberadaan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat akan menjadi citra yang buruk bagi Jokowi.
Kedua, SBY tengah berusaha merebut opini publik. Noel menilai saat ini perhatian publik tertuju pada Partai Demokrat. Selanjutnya, kata Noel, SBY memainkan playing victim.
Baca Juga: KABAR GEMBIRA! Pemerintah Tidak Melarang Mudik Lebaran 2021 Budi Karya : Tetap Ikuti Prokes
Noel kemudian meminta agar Presiden Joko Widodo mencopot Jenderal Purnawirawan Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan secara tidak hormat.
Menurutnya, hal itu mesti dilakukan Jokowi karena akan memunculkan kesan kepada publik bahwa Jokowi yang melegitimasi tindakan Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat.
Kedua, Moeldoko dianggap tidak mematuhi perintah presiden untuk tidak ikut campur persoalan internal partai orang lain.
Baca Juga: Kenali Jenis Rambutmu, dan Pilih Shampoo yang Tepat!
Ketiga, Moeldoko melakukan manuver politik sebagai upaya mencari kendaraan politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. (Penulis: Dharma Anggara)***
