Network
GALAJABAR – Kubu Moeldoko dengan kompak menyarankan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mendirikan partai baru karena Partai Demokrat yang sekarang sudah berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara (Jubir) kubu Moeldoko Cs, Muhammad Rahmad. Menurutnya, kubu Moeldoko bersama para pendiri Partai Demokrat siap mendukung SBY untuk mendirikan partai baru.
Hal tersebut perlu dilakukan SBY karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa keadilan bagi para pendiri partai yang sudah berdarah-darah mendirikan Partai Demokrat pada 2001.
Selain itu, hal tersebut juga dapat mencegah stigma dari para pendiri yang berpikir bahwa AHY telah mengambil partai yang telah mereka dirikan.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara (Jubir) kubu Moeldoko Cs, Muhammad Rahmad. Menurutnya, kubu Moeldoko bersama para pendiri Partai Demokrat siap mendukung SBY untuk mendirikan partai baru.
Hal tersebut perlu dilakukan SBY karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa keadilan bagi para pendiri partai yang sudah berdarah-darah mendirikan Partai Demokrat pada 2001.
Selain itu, hal tersebut juga dapat mencegah stigma dari para pendiri yang berpikir bahwa AHY telah mengambil partai yang telah mereka dirikan.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 6 April 2021 Ibu Rendy Berhasil, Aldebaran Ungkap Kejahatan Elsa!
Perihal nama partai, Rahmad mengutarakan bahwa ada yang mengusulkan untuk diberi nama PKC (Partai Keluarga Cikeas). Akan tetapi, Rahmad menyampaikan bahwa kubunya dan para pendiri partai memberikan kebebasan kepada SBY untuk menentukan sendiri perihal nama partai ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Ossy Dermawan menyarankan kepada kubu Moeldoko untuk dapat menerima kenyataan pahit ini.
Pria yang pernah menjabat sebagai Staf Pribadi SBY ini mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly telah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang dan menetapkan AHY sebagai Ketum Partai Demokrat yang sah.
“Pemerintah telah mengakui keabsahan Partai Demokrat di bawah Ketum AHY. Saran saya, kubu KSP Moeldoko harus belajar menerima kenyataan pahit ini,” tulis Ossy Dermawan yang dikutip Galajabar dari akun Twitter pribadinya, @OssyDermawan, 6 April 2021.
Perihal nama partai, Rahmad mengutarakan bahwa ada yang mengusulkan untuk diberi nama PKC (Partai Keluarga Cikeas). Akan tetapi, Rahmad menyampaikan bahwa kubunya dan para pendiri partai memberikan kebebasan kepada SBY untuk menentukan sendiri perihal nama partai ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Ossy Dermawan menyarankan kepada kubu Moeldoko untuk dapat menerima kenyataan pahit ini.
Pria yang pernah menjabat sebagai Staf Pribadi SBY ini mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly telah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang dan menetapkan AHY sebagai Ketum Partai Demokrat yang sah.
“Pemerintah telah mengakui keabsahan Partai Demokrat di bawah Ketum AHY. Saran saya, kubu KSP Moeldoko harus belajar menerima kenyataan pahit ini,” tulis Ossy Dermawan yang dikutip Galajabar dari akun Twitter pribadinya, @OssyDermawan, 6 April 2021.
Baca Juga: 11 Film Pendek Berkualitas dan Dapat Disaksikan di YouTube Salah Satunya “Negeri di Bawah Kabut”
Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan menolak pengesahan hasil KLB di Deli Serdang yang menjadikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat, 31 Maret 2021.
Menkumham, Yasonna Laoly menyebut, kubu Moeldoko belum melengkapi sejumlah dokumen.
Dokumen yang dimaksud Yasonna meliputi dokumen perihal DPC, DPD, hingga surat mandat. Oleh sebab itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB tersebut.
Dengan begitu, AHY masih diakui sebagai Ketum Partai Demokrat yang sah berdasarkan hasil Kongres 2020 oleh pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan menolak pengesahan hasil KLB di Deli Serdang yang menjadikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat, 31 Maret 2021.
Menkumham, Yasonna Laoly menyebut, kubu Moeldoko belum melengkapi sejumlah dokumen.
Dokumen yang dimaksud Yasonna meliputi dokumen perihal DPC, DPD, hingga surat mandat. Oleh sebab itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB tersebut.
Dengan begitu, AHY masih diakui sebagai Ketum Partai Demokrat yang sah berdasarkan hasil Kongres 2020 oleh pemerintah.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 6 April 2021: Rencana Cerdas Al Mampu Membuat Elsa Terjebak, Nino Minta Cerai Lagi?
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menyebut, kubunya berniat mengusulkan AHY untuk kali kedua sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.
Hal tersebut didasarkan pada keseriusan AHY dalam berkarier di dunia politik.
Keseriusan tersebut dapat terlihat dari keputusan AHY yang secara mendadak mengundurkan diri dari dunia militer yang sudah membuat namanya besar.
Tentunya, keputusan SBY yang meminta AHY berhenti dari militer dengan pangkat mayor adalah pertimbangan AHY yang akan diusung menjadi Gubernur DKI Jakarta. ***
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menyebut, kubunya berniat mengusulkan AHY untuk kali kedua sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.
Hal tersebut didasarkan pada keseriusan AHY dalam berkarier di dunia politik.
Keseriusan tersebut dapat terlihat dari keputusan AHY yang secara mendadak mengundurkan diri dari dunia militer yang sudah membuat namanya besar.
Tentunya, keputusan SBY yang meminta AHY berhenti dari militer dengan pangkat mayor adalah pertimbangan AHY yang akan diusung menjadi Gubernur DKI Jakarta. ***
