Network
Namun anehnya, menurut Ahmad, Polri menjadi lembaga yang paling responsif saat Komnas HAM meminta penjelasan soal adanya aduan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat.
Ahmad pun kemudian mencontohkan sebuah kasus pengaduan masyarakat soal pelanggaran HAM yang dilakukan Polri.
Baca Juga: Sereemmm..... 3 Cerita Horror di Kampus , Salah Satunya di Universitas Indonesia!
“Misalnya kasus Herman di Kalimantan Timur, Kapolda datang langsung ke Komnas HAM untuk menjelaskan dan pelaku dikenai tidak hanya etik namun penegakan hukum,” katanya.
Agar bisa dipercaya oleh masyarakat, Ketua Komnas HAM meminta agar temuannya ini menjadi perhatian khusus oleh Polri.
Hal tersebut untuk menjaga citra positif Polri di mata masyarakat serta demi menjaga keberlangsungan demokrasi.
Baca Juga: Akui Masih Banyak Arogansi, Kapolri Luruskan Arahan Anggota Jaga Sikap, Bukan Larang Media
Selain itu, Ahmad menuturkan bahwa lembaga berikutnya yang paling banyak melanggar HAM adalah korporasi.
Sekitar 610 kasus aduan dengan tipologi kasus seperti sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan, dan pencemaran lingkungan diterima Komnas HAM.
“Isu ini kompleks karena terkait pihak lain misalnya ada aparat penegak hukum yang dinilai tidak netral. Lalu ada konflik perusahaan BUMN dengan masyarakat,” tutur Ahmad. (Penulis: Naufal Althaf M. A.)***
