Network
GALAJABAR - Media sosial dihebohkan dengan pemberitaan tentang Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang diambil alih oleh pemerintah.
Bahkan berita yang muncul sejak kemarin sore itu sampai banyak warganet yang membahasnya hingga trending di Twitter.
Disamping itu, para tokoh politik dari pihak oposisi menyayangkan sekaligus memprotes pemerintah karena sudah mengambil alih TMII.
Baca Juga: 44 Tahun Dikuasai Yayasan Milik Keluarga Soeharto, Pemerintah Kini Resmi Ambil Alih Pengelolaan TMII
Namun ada yang menarik disini, ketika seorang tokoh yang bisa dikatakan oposisi yakni Said Didu justru menjelaskan polemik TMII yang terlihat dirinya membela pemerintah.
Hal itu disampaikan Said Didu melalui akun Twitter pribadinya, Kamis 8 April 2021.
Menurutnya TMII sejak dulu merupakan milik negara, namun pengelolaannya dikerjasamakan oleh Sekretariat Negara kepada Yayasan Harapan Kita.
Baca Juga: Link Streaming Buku Harian Seorang Istri 8 April 2021: Sedih, Nana Berjuang Saat Operasi, Dewa Terpuruk
"Dari dulu TMII milik negara yg pengelolaannya dikerjasamakan oleh Setneg ke yayasan harapan kita," ujarnya, dikutip Galajabar, Kamis 8 April 2021.
Said Didu juga menjelaskan bahwa Sekretariat Negara hanya mau mengganti pengelolaan TMII dari yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Harapan Kita.
Dirinya pun menekankan jika sebenarnya bukan pengambilalihan seperti yang banyak diberitakan, melainkan penggantian pengelola.
Baca Juga: Pohon Tumbang Timpa Lima Mobil di Jalan Bungur Kota Bandung
"Beritanya bukan pengambilalihan tapi penggantian pengelola TMII krn dari dulu TMII milik Negara yg dikontrak kelolakan oleh Setneg ke Yayasan Harapan Kita," katanya.
Ia pun mengatakan Sekretariat Negara sah-sah saja mempersoalkan TMII mengingat hal itu terkait dengan penerimaan negara.
Maka dari itu dirinya meminta hal yang sama terhadap penertiban dan peningkatan penerimaan dari aset Sekretariat Negara lainnya.
Baca Juga: Unggahan Foto Amanda Manopo Isyaratkan Perpisahan, Ikatan Cinta Akan Segera Tamat?
Menurut Said Didu hal itu mencakup dari Kawasan Senayan dan Kawasan Kemayoran, yang sebagian besar dikontrak oleh para tokoh pendukung pemerintah. (Penulis: Hari Priyadi)***
