Pemerintah Lagi-lagi Impor Bahan Pangan, Politisi PKS: Ada Hal Lain yang Lebih Penting

- 10 April 2021, 19:48 WIB
Politisi PKS, Mardani Ali Sera.
Politisi PKS, Mardani Ali Sera. //Twitter/@mardanialisera

GALAJABAR - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kembali menyoroti kebijakan pemerintah yang masih impor bahan pangan.

Kali ini yang disorot Mardani Ali Sera adalah impor gula mentah yang kian membesar.

Hal itu disampaikan Mardani Ali Sera melalui akun Twitter Pribadinya, Sabtu 10 April 2021.

Menurutnya Peraturan Menteri Perindustrian No 3 Tahun 2021, jangan dijadikan alasan untuk melakukan impor gula mentah yang kian membesar.

Baca Juga: Pesantren Assuruur dan Lion Indonesia Jalin Kerja Sama Tingkatkan Skill Para Guru dan Siswa

Politisi PKS itu juga meminta pemerintah jangan berdalih dengan alasan memenuhi kebutuhan kapasitas tidak terpakai pabrik gula berbasis tebu.

"Peraturan Menteri Perindustrian No 3 Thn 2021 jangan dijadikan alasan utk melakukan impor gula mentah yg kian besar & berdalih utk memenuhi kebutuhan kapasitas tdk terpakai pabrik gula berbasis tebu," ujarnya, dikutip Galamedia, Sabtu 10 April 2021.

Mardani Ali Sera juga menekankan pemerintah jangan sampai berdalih dalam hal impor gula mentah itu pada saat musim panen tiba.

Baca Juga: Sekda Jabar: PP Nomor 43 Tahun 2021 Bisa Atasi Masalah Tata Ruang

Karena Menurutnya ada hal yang lebih penting ketimbang menambah kapasitas impor gula mentah itu.

"Apa lg jika dilakukan saat musim panen, jgn sampai. Ada hal lain yg lbh penting," katanya.

Hal lain yang lebih penting ketimbang mengimpor gula mentah, menurut Mardani Ali Sera adalah pengawasan pasar gula.

Menurut politisi PKS itu, pengawasan pasar gula perlu lebih ditingkatkan lagi supaya tidak ada rembesan yang berimbas pada harga gula petani.

Baca Juga: Tahrib Ramadan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil: Muliakan dan Bahagiakan Orang Tua

"Pengawasan pasar gula mesti lebih ditingkatkan agar tidak ada rembesan yang berimbas pada harga gula petani," tuturnya.

Lebih lanjut dirinya menyarankan agar pemerintah menjabarkan landasan kebijakan tersebut secara terbuka dan transparan.

"Sosialisasi aturan juga jadi keharusan, lalu jabarkan landasan kebijakan tsb secara terbuka & transparan. Petani perlu akan hal itu," tandasnya.***

Editor: Dicky Mawardi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x