Luhut Minta KPK Selidiki Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ada Apa?

- 14 April 2021, 11:35 WIB
Karyawan memeriksa batang rel Kereta Cepat yang baru tiba di Depo PT KCIC Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 7 April 2021.
Karyawan memeriksa batang rel Kereta Cepat yang baru tiba di Depo PT KCIC Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 7 April 2021. /ANTARA FOTO/Novrian Arbi/foc

GALAJABAR - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki proyek kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Hal itu disampaikannya melalui acara peluncuran aksi pencegahan korupsi stranas PK 2021-2022 melalui kanal YouTube KPK RI pada 13 April 2021.

Luhut menyampaikan bahwa proyek tersebut bisa lebih efisien dan lebih hemat anggarannya daripada yang dilakukan saat ini.

Baca Juga: 2 Tahun Peluk Agama Islam, Deddy Corbuzier Akui Adanya Perubahan Setelah Menjadi Mualaf

"Kemarin saya lihat proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung banyak yang bisa kita hemat sebenarnya kalau dari perencanaan. KPK sudah ikut terlibat melihat sendiri," ujar Luhut dilansir Galajabar melalui kanal YouTube KPK RI, 14 April 2021.

Dalam keterangannya, Luhut juga menyampaikan bahwa dirinya mempunyai koordinasi dan hubungan yang baik dengan KPK.

"Koordinasi kami dengan KPK makin baik, dengan Pak Firly, Pak Alexander, kita diskusi supaya tidak terjadi korupsi di Indonesia yang peluang terjadinya itu karena kesalahan sendiri kita juga," tambahnya.

Baca Juga: Berawal dari Kritikan, Kini Valentino Simanjuntak Ancam Laporkan Akun-akun Fans Sepakbola dengan UU ITE

Luhut mengunjungi proyek KCJB ini pada Senin 12 April 2021 lalu dan meminta proyek ini selesai di tahun 2022 sesuai targetnya dan akan dilakukan evaluasi setiap 3 bulan.

Selain itu juga Luhut menyebutkan KPK ikut terlibat dalam pembangunan proyek pelabuhan di Bangka-Belitung.

"KPK di semua proyek akan terlibat termasuk penataan ekspor di Bangka-Belitung, kemarin tidak jelas yang didapatkan dan dilaporkan berbeda. Bea cukai sudah memproses hal itu," tambahnya.

Baca Juga: Tak Berhasil Terapkan Pembelajaran Online, Kim Jong-un Hukum Mati Menteri Pendidikan Korut

Sebagai penutup, Luhut juga menegaskan KPK mempunyai peran yang sakti sehingga harus dimaksimalkan agar tingkat korupsi bisa turun. (Penulis: Annisa Nur Fadillah)***

Editor: Noval Anwari Faiz

Sumber: YouTube


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x