Network
"Saya perlu menetapkan posisi, bahwa vaksin dari pemerintah (Sinovac) untuk rakyat, sedangkan Vaksin Nusantara tidak untuk semua orang," kata Farhan.
Baca Juga: Masuki Babak Baru, Demokrat Kubu AHY Lakukan Somasi Terbuka pada Kubu Moeldoko CS
Lebih lanjut Farhan mengatakan, perdebatan Komisi IX DPR dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perihal vaksin Nusantara muncul gara-gara adanya sentimen negatif kepada pemerintah.
"Sentimen negatif ini diwarnai dugaan tentang mafia impor vaksin, walaupun memang belum ada bukti konkret soal itu," tuturnya.
"Keberadaan para politisi top Indonesia di RSPAD untuk uji vaksin Nusantara, bisa menjadi indikasi isu ini," tambah Farhan.
Sebelumnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memutuskan vaksin Nusantara tak layak mendapatkan izin uji klinis fase II.
Baca Juga: Tak Terima Jozeph Paul Zhang Disebut Orang Gila, Ketum Formasi: Jangan Buru-buru Menjudge Gila
Kepala BPOM Penny K. Lukito menyatakan, vaksin tersebut belum memenuhi syarat pengembangan obat maupun vaksin.
Syarat yang dimaksud terdiri atas uji klinis yang baik (good clinical pratical), bukti prinsip (proof of concept), dan cara pembuatan obat yang baik (good manufacturing practice).
Salah satu bukti prinsip, yakni antigen yang digunakan dalam pengembangan vaksin Nusantara juga dinilai tak sesuai standar.
