Network
Terdapat pula kejanggalan menurut BPOM, seperti perbedaan lokasi penelitian dengan pihak sebelumnya yang mengajukan diri sebagai komite etik.
Baca Juga: Tak Terima Lembaga Survei Disebut Lembaga Cari Untung, Eks Jubir PSI: Kalau Saya Mahasiswa Anda
Selain itu BPOM menemukan perbedaan data yang mereka terima dengan paparan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu 14 April 2021.
Keputusan BPOM membuat pihak-pihak yang mendukung pengembangan vaksin Nusantara berang. Mereka menilai lembaga tersebut tak mendukung terwujudnya kemandirian vaksin Covid-19 dari dalam negeri.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyatakan, vaksin Nusantara sebagai produk dalam negeri seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah.
Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia harus mengutamakan produknya sendiri.
"Tidak ada muatan politik sedikit pun. Saya berharap kedaulatan dan kemandirian Indonesia dapat terjamin dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Saya yakin, momentum Covid-19 bisa menjadi pintu masuk," pungkas Saleh.***
