Network
Refly mengatakan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap digunakan dalam proses penyidikan Azis Syamsuddin.
“Tak terkecuali Azis Syamsuddin, tentu dengan asas praduga tak bersalah. Belum tentu juga Azis Syamsuddin keliru tapi bagaimanapun proses harus ditegakkan apalagi fakta bahwa dia mempertemukan penyidik KPK dengan Wali Kota Tanjung Balai,” imbuhnya.
Lagi-lagi Refly menegaskan bahwa siapa pun tokohnya harus diproses.
“Jadi harus dibuktikan juga walaupun dia adalah Wakil Ketua DPR dari partai yang ikut bergabung dalam koalisi pemerintahan maka tidak terhalang untuk tetap diproses kalau memang yang bersangkutan bersalah,” ungkap ahli hukum ini.
Berangkat dari hal ini, Refly menilai bahwa belum ada Presiden Indonesia yang mampu memberantas korupsi, termasuk Presiden Jokowi.
“Tetapi yang jelas saya menganggap dalam ILC (Indonesian Lawyers Club) saya katakan, belum ada presiden yang berhasil memberantas tindak pidana korupsi, tak terkecuali juga Presiden Jokowi,” tandasnya.
Namun bagi pendukung Jokowi dianggap berani memberantas korupsi padahal jika merujuk pada data, kata Refly, indeks persepsi Indonesia menurun.
“Bagi para pendukungnya mengatakan seolah-olah inilah presiden yang berani memberantas korupsi, padahal kita tahu justru indeks persepsi korupsi kita turun angkanya, dari angka 39 atau 40 ke angka 37, jadi penurunan ini soal serius dalam hal pemberantasan korupsi,” terangnya.
