Network
GALAJABAR – Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution turut menyoroti ihwal kebijakan salat Ied yang telah ditetapkan pemerintahan Presiden Jokowi.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintahan Presiden Jokowi, menurut Syahrial Nasution, telah menetapkan waktu maksimal yang dibutuhkan dari persiapan salat Ied, takbiran, hingga khutbah.
“Persiapan Salat Ied sejak takbiran sampai khutbah, paling lama 1 jam,” kata Syahrial Nasution yang dikutip Galamedia dari akun Twitter @syahrial_nst, Rabu 5 Mei 2021.
Baca Juga: Rumah 2 Lantai Milik Warga Cimahi Nyaris Ludes Terbakar
Tidak hanya itu, pemerintahan Presiden Jokowi juga meminta kepada jemaah salat Ied untuk mandi terlebih dahulu agar badan dalam kondisi bersih dan wangi.
“Jamaahnya, disunahkan untuk mandi. Jadi dalam keadaan bersih dan wangi,” ungkap Syahrial Nasution.
Namun, tampaknya masyarakat Islam di Indonesia harus dikecewakan pemerintahan Presiden Jokowi yang menganjurkan untuk melaksanakan salat ied di rumah
“Malah dianjurkan shalat ied di rumah,” tutur Syahrial Nasution.
Namun, tampaknya masyarakat Islam di Indonesia harus dikecewakan pemerintahan Presiden Jokowi yang menganjurkan untuk melaksanakan salat ied di rumah
“Malah dianjurkan shalat ied di rumah,” tutur Syahrial Nasution.
Baca Juga: Masuk Zona Merah, Sampai Lebaran Objek Wisata di Kabupaten Bandung Barat Tutup Sementara
Menurut Syahrial Nasution, anjuran pemerintahan Presiden Jokowi perihal pelaksanaan salat ied terkesan pilih kasih.
Hal tersebut, menurut Syahrial Nasution, disebabkan karena pemerintahan Presiden Jokowi membiarkan pasar, mall, dan objek wisata tetap beroperasi.
“Di sisi lain ke mall, pasar, dan objek wisata dengan THR yang dipotong dibebaskan. Wawasan loe sempit!,” pungkasnya.
Menurut Syahrial Nasution, anjuran pemerintahan Presiden Jokowi perihal pelaksanaan salat ied terkesan pilih kasih.
Hal tersebut, menurut Syahrial Nasution, disebabkan karena pemerintahan Presiden Jokowi membiarkan pasar, mall, dan objek wisata tetap beroperasi.
“Di sisi lain ke mall, pasar, dan objek wisata dengan THR yang dipotong dibebaskan. Wawasan loe sempit!,” pungkasnya.
Baca Juga: 1.300 Personel Gabungan Siap Halau Pemudik, Bupati DS :Tegas Harus, Arogan Jangan
Kemudian cuitan tersebut mendapatkan respon dari kawan satu partainya di Demokrat, Abdullah Rasyid.
Abdullah Rasyid menilai bahwa fenomena tersebut telah menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi kini sedang berada dalam kondisi panik.
Kemudian cuitan tersebut mendapatkan respon dari kawan satu partainya di Demokrat, Abdullah Rasyid.
Abdullah Rasyid menilai bahwa fenomena tersebut telah menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi kini sedang berada dalam kondisi panik.
“Rezim panik,” kata Abdullah Rasyid yang dikutip galajabar dari akun Twitter pribadinya, @abdullah_rasy, Rabu 5 Mei 2021. ***
