Network
“Jadi, seolah-olah hasil survei itu akan mengubah persepsi rakyat. Nah, ini sebetulnya kekonyolannya tuh, kan dengan mudah orang buka jejak digital, itu dari era periode pertama yang ditangkap tangan itu PDIP melulu,” pungkasnya.
Rocky mengatakan, seolah-olah surveyor hanya mengucapkan sesuatu yang tertuang dalam kuisoner. Padahal seharusnya survei itu digunakan untuk membuat evaluasi terhadap keadaan demokrasi.
Baca Juga: Fedi Nuril Curhatkan Pernah Ditahan Tentara Israel Saat Masuk Masjidil Aqsa Palestina
“Ini gak jelas, di sini surveyor ini dia juga gak lulus tes kebangsaan nih. Jadi masalahnya nih, surveyor-surveyor ini seolah-olah hanya mengucapkan sesuatu yang dicatat dalam kuisoner. Padahal tugas surveyor politik adalah membuat evaluasi terhadap keadaan demokrasi kita,” tandasnya.
Hal ini, kata Rocky, malah jadi bertentangan dengan indeks demokrasi yang dibuat oleh pihak internasional. Di mana mereka menyebut indeks demokrasi Indonesia rendah.
“Jadi nanti orang anggap bahwa, ‘Oh kalau begitu Indonesia sangat demokratis gitu, kalau begitu indeks persepsi korupsi kita yang dibuat oleh pihak internasional salah’. Jadi kan bertentangan kan,” ujarnya.
Baca Juga: Meledak di Udara, China Airlines 611 Tewaskan 225 Penumpang dan Kru pada 25 Mei 2002
Jadi lembaga survei, kata Rocky, harus menerangkan dua hal, yakni hasil survei itu sendiri dan transparasi internasional.
“Jadi surveyor yang punya otak, dia musti terangkan bahwa PDIP itu dinilai paling bersih tetapi transparasi internasional menanggap bahwa itu partai yang buruk,” jelasnya.
Lebih lanjut Rocky menuturkan, ada beberapa survei yang menyebut partai adalah institusi paling korup.
