Network
GALAJABAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi membahas nasib 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Turut hadir juga pihak asesor dalam TWK tersebut, Selasa 25 Mei 2021.
Hasil rapat koordinasi (rakor) di Gedung BKN, Jakarta itu diputuskan 24 dari 75 pegawai masih dimungkinkan untuk dibina sebelum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara 51 pegawai lainnya tidak memungkinkan untuk dibina berdasarkan penilaian asesor.
Baca Juga: Puan - Ganjar Kian Meradang, Arief Poyuono: Semua Akan Hancur Masuk Jurang dan Laut!
Menanggapi hasil rakor tersebut, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengaku kecewa tindak lanjut 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo.
"Tentu ini adalah bentuk dari suatu pembangkangan dari lembaga negara karena Presiden sudah jelas menyatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan pendidikan kedinasan sehingga dia tidak harus menjadi keluar dari KPK dan dia bisa menjadi bagian dari pegawai-pegawai terbaik dari pemberantasan korupsi," kata Giri dalam keterangannya di Jakarta, dilansir galajabar dari Antara, Selasa 25 Mei 2021.
Ia pun mengaku terkejut dan kecewa atas keputusan tersebut.
"Hari ini kita mendapatkan kabar yang sudah kita bisa prediksi, tentu mengejutkan dan saya pikir sangat mengecewakan karena 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK kemudian 51 diantaranya harus diberhentikan atau dengan kata lain dipecat dan 24 diantaranya akan dibina dan tidak ada kepastian apakah mereka akan dilantik menjadi ASN," ucap Giri.
Baca Juga: Tangani Timnas Jerman, Hansi Flick Resmi Gantikan Joachim Loew
